Seluruh SPPG di Samarinda Wajib Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Penulis: Muhammad Riduan
2 jam yang lalu | 0 views
Kepala Dinkes Samarinda, Ismed Kusasih. (Presisi.co/Muhammad Riduan)
Samarinda, Presisi.co – Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan agar seluruh mitra penyediaan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Instruksi ini tertuang dalam surat bernomor 12/05/01/SB.12/09/2025 tertanggal 25 September 2025 yang ditandatangani Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan.
Menindaklanjuti arahan itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, Ismed Kusasih menyampaikan bahwa seluruh 13 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) di Samarinda hingga kini belum memiliki SLHS. Namun, ia menegaskan seluruhnya tengah berproses untuk memenuhi ketentuan tersebut.
“Di Samarinda ada 13 SPPG dan memang semuanya belum memiliki (SLHS), tapi saat ini sudah dalam proses pemenuhan,” ungkap Ismed Kusasih saat dihubungi awak media, Rabu 1 Oktober 2025.
Sebagai langkah persiapan, Dinkes Samarinda telah menggelar pelatihan keamanan pangan bagi para penjamah makanan yang bekerja di SPPG yang ada di Kota Tepian.
Selama dua hari, sedikitnya 400 orang penjamah makanan telah mendapatkan pembekalan terkait standar pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
"Jadi sudah ada 400-an penyemah makanan di yang tersebar di SPPG yang mendapat pelatihan tentang penjamah makanan," ucapnya.
Selain itu, pemenuhan SLHS juga harus sesuai dengan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Ismed menyebutkan di antaranya mencuci tangan pakai sabun sebelum mengolah makanan, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengendalikan sampah, mengelola limbah cair, hingga menyediakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.
Lebih lanjut, BGN juga menerbitkan surat edaran terbaru bernomor 13/05/01/SB.13/09/2025 tertanggal 26 September 2025 terkait kewajiban mengutamakan produk lokal dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini menurut Ismed juga akan menjadi perhatian khusus di Samarinda.
“Pertimbangan penggunaan bahan pangan lokal akan menjadi perhatian, sesuai dengan instruksi pusat. Kita akan menyesuaikan dengan kondisi Samarinda, makanan apa saja yang bisa diolah dari bahan lokal untuk mendukung program ini,” pungkasnya. (*)