Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas negara usai rumah pribadinya dijarah dalam aksi anarkis yang terjadi baru-baru ini. Ia juga sekaligus meluruskan isu yang beredar terkait dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto.
“Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Sri Mulyani menekankan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah dan kerap penuh tantangan. Menurutnya, tugas pejabat negara bukan berdasarkan selera pribadi, melainkan berdasar konstitusi dan undang-undang.
“Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah pribadi. Jika publik merasa haknya dilanggar, tersedia mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi maupun proses hukum hingga Mahkamah Agung. Itulah sistem demokrasi Indonesia yang beradab,” jelasnya melalui Facebook pribadinya.
Ia menambahkan, setiap pejabat negara harus menjalankan amanah dengan integritas, profesionalisme, serta larangan keras untuk korupsi.
“Ini adalah kehormatan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tidak mudah dan sangat kompleks, namun menyangkut nasib rakyat dan masa depan bangsa,” tegasnya.
Menanggapi banyak kritik hingga sindiran publik di tengah situasi saat ini, Sri Mulyani mengaku menghargai semua masukan dari masyarakat, baik dari akademisi, pelaku usaha, hingga warganet. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses memperbaiki tata kelola bangsa.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia tanpa anarki, fitnah, maupun perpecahan.
“Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, atau melukai perasaan publik. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan, Bismillah, kami akan terus memperbaikinya,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
Pesan Redaksi:
Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
