Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menegur para kader PDIP yang duduk di DPR RI. Ia menyindir mereka karena bungkam saat isu kenaikan gaji anggota dewan menuai kritik publik.
"Saya sampaikan sebagai Ketua, kita autokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlemen. Kenapa semua diam, tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong, anggota dewan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025, sebagaimana diberitakan Suara.com jaringan Presisi.co.
Ahok menegaskan tugas legislator tidak berhenti pada menerima gaji dan tunjangan, melainkan menyuarakan keresahan rakyat. Ia menilai transparansi anggaran negara jauh lebih penting dibanding besar kecilnya gaji.
"Kalau saya, anggota dewan mau gaji Rp1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai ke mana aja. Nah, sekarang kan lo enggak mau buka," ujar Ahok.
Menurutnya, pejabat publik harus jujur kepada masyarakat karena uang negara berasal dari pajak rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Isu kenaikan gaji anggota DPR belakangan ramai diperbincangkan. Kabar yang beredar menyebut gaji anggota dewan melonjak hingga Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah kabar tersebut.
"Enggak ada kenaikan. Hanya sekarang, DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah," kata Puan di Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025, sebagaimana diberitakan Suara.com.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, juga menepis kabar gaji pokok anggota DPR naik menjadi Rp100 juta per bulan. Ia menyebut gaji pokok masih di kisaran Rp6,5 juta, namun ada penyesuaian tunjangan.
"Yang naik cuma tunjangan itu saja. Tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 19 Agustus 2025, sebagaimana diberitakan Suara.com.
Adies merinci, tunjangan beras naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan, sementara tunjangan bensin dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Dengan penyesuaian itu, total gaji dan tunjangan bersih anggota DPR kini berkisar Rp69–70 juta per bulan, di luar tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta. (*)
Editor: Redaksi
