Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi ancaman serius terkait ketersediaan beras. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat mulai mengeluhkan menipisnya stok beras di pasar tradisional maupun ritel modern.
Kelangkaan beras mulai terasa di sejumlah wilayah, termasuk Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.
Di beberapa pasar tradisional, para pedagang mengaku tidak lagi menerima pasokan rutin dari distributor.
“Saya sudah keliling beberapa pasar, dan keluhannya sama, mereka tidak lagi dapat kiriman dari distributor,” ujar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, Selasa 19 Agustus 2025.
Bahkan di jaringan minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, rak beras mulai kosong.
“Biasanya sehari bisa 3 hingga 5 kali distribusi, sekarang sangat berkurang,” tambah Rudy.
Dari penelusuran, penyebab utama terganggunya distribusi beras berasal dari sisi distributor. Terdapat empat distributor besar yang hadir dalam pertemuan bersama Pemprov Kaltim untuk menjelaskan kondisi di lapangan.
Erwin, distributor beras merk Sedap Wangi, menyatakan bahwa pasokan yang biasanya mencapai 400 ton per minggu kini turun drastis menjadi hanya 100 ton.
Ia menyebut faktor waktu pengiriman dari Jawa yang memakan 5-7 hari serta kekhawatiran terhadap perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai penghambat utama.
“Kalau kami kirim dalam jumlah besar, lalu tiba-tiba HET turun, bisa rugi besar. Ini membuat kami harus lebih hati-hati,” katanya.
Sementara itu, distributor beras merk Kura-Kura, Felix, menegaskan bahwa stok di gudangnya masih tersedia sekitar 250-300 ton.
Namun, hasil inspeksi Satgas Pangan menemukan kualitas beras yang tak sesuai standar premium, membuat distribusi tertahan.
“Sekarang kami sedang koordinasi dengan pabrik untuk pastikan kualitas sesuai ketentuan,” ungkap Felix.
Dua distributor lain, Yandy (Tiga Mangga) dan Edho (Bondy), menyebut adanya hambatan di sisi produksi.
“Pabrik di Jawa sedang stop produksi karena bahan baku mahal. Itu yang jadi kendala kami,” ujar Yandy.
Situasi ini memperlihatkan rapuhnya sistem ketahanan pangan di Kaltim yang masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Rudy Mas’ud menyoroti pentingnya kelancaran distribusi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.
“Kita ini masih sangat tergantung dari luar. Kalau distribusinya terganggu, Kaltim langsung terdampak,” ujarnya.
Pemerintah pun meminta distributor untuk memprioritaskan pasar tradisional dan warung kecil dalam distribusi, mengingat sebagian besar masyarakat membeli beras dalam jumlah kecil.
“Pasar tradisional harus jadi prioritas. Karena masyarakat kita beli 2 kilo, 3 kilo. Bukan langsung 10 kilo seperti di minimarket,” tegasnya.
Sebagai bentuk respons cepat, Pemprov Kaltim menggandeng Bulog, Satgas Pangan, TNI-Polri, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menstabilkan pasokan beras. Bulog diminta untuk mengisi kekosongan stok, sementara Satgas Pangan turun ke lapangan untuk pengawasan harga dan distribusi.
“Kami sudah minta Bulog untuk masuk mengisi kekosongan. Koordinasi dengan TPID dan Satgas Pangan juga terus berjalan,” jelas Rudy.
Ia juga mengimbau agar distributor tidak takut dengan regulasi terkait kualitas dan harga.
“Selama sesuai ketentuan, tidak perlu takut. Pastikan saja kualitasnya premium kalau memang dijual sebagai beras premium,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
