Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Rencana pemangkasan anggaran akibat defisit keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, meminta agar program Beasiswa Kukar Idaman tetap menjadi prioritas meskipun Pemkab Kukar menghadapi tekanan fiskal.
Permintaan itu disampaikan Salehuddin usai menghadiri Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kaltim pada Jumat, 15 Aguatus 2025. Ia menanggapi kekhawatiran masyarakat atas wacana pengurangan anggaran beasiswa yang sempat mencuat awal Agustus lalu.
“Harapannya, beasiswa tetap dijalankan. Jika memang harus ada penyesuaian, lakukan di program yang tidak krusial, bukan pada hak pendidikan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Salehuddin, beasiswa memiliki dampak sosial yang signifikan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia menilai pengurangan anggaran sebaiknya diarahkan pada belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas atau kegiatan seremonial.
“Kalau Pemkab serius memprioritaskan beasiswa, maka kegiatan lain yang sifatnya tidak wajib bisa dikompensasi. Jangan sampai program strategis seperti ini dikorbankan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Agustus merupakan periode krusial bagi mahasiswa untuk membayar uang kuliah dan kebutuhan pendidikan lainnya. Keterlambatan realisasi beasiswa dikhawatirkan berdampak langsung pada kelangsungan studi penerima manfaat.
“Kami serahkan teknisnya ke pemerintah Kukar. Tapi prinsipnya, jumlah penerima dan nominalnya harus tetap dijaga,” tambah Mantan Ketua DPRD Kukar itu.
Wabup Rendi Temui Demonstran, Pastikan Sisa Pemangkasan Dibayar
Di tengah sorotan publik, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin turun langsung menemui massa mahasiswa yang berunjuk rasa pada Kamis, 14 Agustus 2025, kemarin.
Rendi mengajak para demonstran berdialog dan menjelaskan kebijakan pemangkasan beasiswa yang dilakukan Pemkab Kukar.
Rendi mengakui kebijakan tersebut diambil sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi lonjakan jumlah pendaftar beasiswa. Tahun ini, tercatat jumlah pendaftar mencapai 9.000 orang—tertinggi sepanjang sejarah—dengan 4.015 orang dinyatakan lolos sebagai penerima.
“Memang membludaknya kuota ini di luar perhitungan kami, dan ini akan menjadi evaluasi. Namun yang dapat saya pastikan bersama Pak Bupati (Aulia Rahman Basri) adalah sisa pengurangan beasiswa senilai Rp3,4 juta akan kita salurkan pada saat APBD-P 2025,” tegas Rendi.
Ia menjelaskan, berdasarkan paparan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, anggaran sekitar Rp8 miliar yang telah disahkan dalam APBD 2025 tidak bisa digeser lagi. Hal itu lantaran sudah disepakati bersama DPRD Kukar pada 2024 dan masih tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar Idaman 2021-2025.
“Kami berkomitmen mengawal keresahan masyarakat. Apa yang menjadi hak penerima beasiswa akan kami pastikan tetap terpenuhi,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
