Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Isu stunting resmi masuk dalam daftar prioritas kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
DPRD menekankan perlunya target capaian yang ambisius namun tetap realistis, dengan menolak pendekatan simbolik yang tak berdampak nyata di lapangan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan bahwa tingginya angka stunting di sejumlah wilayah Kaltim merupakan alarm serius bagi masa depan pembangunan manusia di daerah ini.
“Masalah stunting bukan sekadar soal makanan tambahan. Ini persoalan struktural yang menyangkut sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga. Butuh solusi jangka panjang, kolaboratif, dan berbasis data,” ujarnya Selasa 29 Juli 2025.
Menurutnya, program penanggulangan stunting yang dirancang pemerintah daerah harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, bukan hanya kegiatan seremonial yang tidak menyentuh akar masalah.
“DPRD ingin semua program berbasis bukti. Evaluasi efektivitas sangat penting. Kalau hanya sekadar kegiatan tanpa hasil, lebih baik dihentikan,” tegasnya.
Pansus juga mendorong penguatan peran tim pendamping keluarga, pelibatan kader desa dan puskesmas, serta pengendalian distribusi bantuan secara lebih akuntabel.
Keterlibatan lintas sektor, mulai dari lembaga pendidikan hingga organisasi masyarakat, dinilai menjadi kunci percepatan penurunan stunting.
“Stunting harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan manusia di Kaltim. Ini soal masa depan generasi,” imbuhnya. (*)
Editor: Redaksi
