Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Tragedi meninggalnya Thomas Steven Gomes (21), pemuda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tenggelam di danau bekas tambang batu bara di kawasan Bukit Lontar, Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara, kembali memicu sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan terhadap lubang tambang di Kalimantan Timur.
Thomas menjadi korban ke-54 lubang tambang di Kaltim sejak 2011, berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur. Ironisnya, mayoritas korban adalah anak-anak dan remaja.
Menanggapi peristiwa itu, anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kritik keras terhadap pemerintah daerah maupun pusat yang dinilainya abai terhadap keselamatan masyarakat.
“Saya prihatin atas kejadian ini, tapi juga prihatin terhadap sikap pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi. Sudah 54 nyawa melayang, tapi tak ada langkah tegas. Ini bentuk abai terhadap nyawa rakyat di sekitar lubang tambang,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.
Baharuddin menilai perusahaan tambang seharusnya mendapat sanksi tegas, termasuk pencabutan izin atau penutupan operasi jika terbukti lalai melakukan reklamasi lahan pascatambang.
“Seluruh lubang tambang itu seharusnya sudah direklamasi. Faktanya, banyak yang dibiarkan terbuka tanpa pengamanan. Tidak ada sanksi berarti, padahal efek jera bisa terjadi kalau izin perusahaan itu benar-benar dicabut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menurutnya terkesan lemah dan tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal.
“Dinas pertambangan juga terkesan abai. Fungsinya patut dipertanyakan. Harus ada identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang lubangnya masih mengancam keselamatan warga. Jangan sampai ada korban lagi,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
