Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) H Baba, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK sederajat tahun ajaran 2025/2026.
Baba menilai gangguan teknis dan belum meratanya akses pendidikan menjadi tantangan serius yang perlu segera dibenahi.
Pada tahap awal pelaksanaan, sistem dan aplikasi SPMB disebut berjalan cukup lancar. Namun, gangguan teknis mulai muncul pada fase berikutnya dan menimbulkan keresahan di kalangan orang tua calon siswa.
“Kendala ini sedang ditangani, tapi harus menjadi catatan penting agar tidak terulang tahun depan,” ujar Baba, Kamis 17 Juli 2025.
Selain persoalan teknis, Komisi IV juga menyoroti kesiapan infrastruktur dan daya tampung sekolah, terutama di wilayah pinggiran dan pesisir.
Baba menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
Sebagai bentuk evaluasi dan penguatan sistem, Komisi IV DPRD Kaltim berencana melakukan studi banding ke daerah yang dinilai sukses mengelola SPMB, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Hasil studi ini akan menjadi referensi dalam menyusun sistem penerimaan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal Kaltim.
“Kami ingin membawa praktik terbaik dari daerah lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan di Kalimantan Timur. Harapannya, sistem SPMB ke depan bisa lebih merata, berkeadilan, dan tidak lagi menimbulkan keresahan tahunan,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
