search

Daerah

DPRD Kaltim Hartono BasukiPekerja IKN standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Hartono Basuki Soroti Ketimpangan Penanganan Tenaga Kerja di IKN

Penulis: Akmal Fadhil
6 jam yang lalu | 0 views
Hartono Basuki Soroti Ketimpangan Penanganan Tenaga Kerja di IKN
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Hartono Basuki. (Presisi.co/Akmal)

Samarinda, Presisi.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, melontarkan kritik keras terhadap sistem penanganan tenaga kerja di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, kondisi para pekerja tidak hanya jauh dari profesionalisme, tetapi juga menyalahi prinsip kemanusiaan.

“Saya menyaksikan langsung di lapangan. Para pekerja itu diperlakukan seperti romusha. Diangkut pakai truk pick-up, lalu setelah kerja tidak dijemput pulang. Ini sangat tidak manusiawi,” tegas Hartono Kamis 3 Juli 2025.

Hartono juga menyoroti lemahnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), keterlambatan pembayaran upah, dan skema kontrak yang merugikan kontraktor lokal.

Ia menyebut praktik tersebut semakin memperparah beban para pekerja dan pelaku usaha konstruksi.

“Perusahaan belum memperlakukan tenaga kerja secara layak. K3-nya minim, dan banyak yang mengeluh soal gaji yang terlambat,” katanya.

Ia mengungkapkan, pembayaran yang seharusnya dilakukan dalam waktu 20–30 hari justru molor hingga 60 hari.

Akibatnya, banyak kontraktor pemula kesulitan menjalankan operasional, bahkan kualitas pekerjaan pun terpengaruh karena hanya dinilai berdasarkan tampilan visual.

Tak hanya berdampak pada sektor konstruksi, ketimpangan ini juga mulai memukul perekonomian masyarakat sekitar IKN. Hartono mencatat, geliat ekonomi yang sempat tumbuh pesat kini mulai melambat karena jumlah tenaga kerja berkurang drastis.

“Tahun lalu pekerja bisa mencapai 14 ribu orang. Saat itu ekonomi lokal hidup, banyak yang buka warung, kos-kosan. Tapi sekarang banyak yang kosong, bahkan pemilik usaha kesulitan bayar cicilan,” jelasnya.

Hartono meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi ulang sistem distribusi tenaga kerja dan skema pembayaran dalam proyek IKN. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang berkeadilan, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi bagi warga lokal.

“Pembangunan IKN jangan hanya dilihat dari megahnya bangunan. Kalau masyarakat lokal justru jadi korban, maka mimpi besar ini akan menyisakan luka,” pungkasnya. (*)

Editor: Redaksi