DPRD Kaltim Desak Percepatan Infrastruktur Pertanian di Penajam
Penulis: Akmal Fadhil
Jumat, 13 Juni 2025 | 11 views
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin. (istimewa)
Samarinda, Presisi.co – Kalimantan Timur (Kaltim) kini diandalkan menjadi salah satu pusat swasembada pangan nasional, seiring penetapannya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, DPRD Kaltim mengingatkan bahwa ambisi tersebut perlu dibarengi dengan percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menyoroti minimnya sarana penunjang seperti bendungan dan sistem irigasi di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu—wilayah yang dinilai punya potensi pertanian tinggi.
“Kalau kita serius ingin menjadikan Kaltim lumbung pangan nasional, maka pembangunan bendungan dan irigasi teknis harus dipercepat,” kata Baharuddin Jumat 13 Juni 2025
Ia menekankan, tanpa dukungan infrastruktur dan sarana produksi yang modern, target swasembada pangan hanya akan menjadi wacana. Baharuddin juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan nasional dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kemandirian pangan sebagai prioritas pembangunan.
Saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten PPU tengah menjalankan Program Optimalisasi Lahan (Oplah), dengan target menggarap 5.896 hektare dari total 7.500 hektare lahan baku. Program tersebut dibagi dua tahap, dan dijalankan selama enam bulan dengan fokus pada peningkatan akses irigasi, alat pertanian, dan pendampingan petani.
Namun, Baharuddin mengingatkan bahwa persoalan pertanian di lapangan tidak hanya menyangkut lahan dan irigasi, tapi juga soal akses permodalan dan rendahnya adaptasi teknologi. Karena itu, ia mendorong adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
“Kita tidak bisa mengandalkan proyek seremonial. Harus ada komitmen anggaran dan kebijakan yang menyentuh langsung petani di lapangan,” tegasnya.
Dengan posisi strategis Kaltim dalam peta ketahanan pangan nasional, DPRD menilai penting untuk menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas jangka panjang, terutama untuk mendukung ketahanan IKN dan daerah penyangga di sekitarnya. (*)