100 Hari Kerja Gubernur Kaltim Dievaluasi, Cipayung Plus Suarakan Kritik Konstruktif
Penulis: Akmal Fadhil
7 jam yang lalu | 19 views
Jajaran Ketua Umum Cipayung Plus Kaltim saat melaksanakan diskusi Dari Janji ke Bukti: Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemprov Kaltim. (Presisi.co/Akmal)
Samarinda, Presisi.co – Koalisi organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Timur (Kaltim) angkat suara atas capaian 100 hari kerja Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Evaluasi itu disuarakan melalui diskusi publik bertajuk “Dari Janji ke Bukti: Evaluasi 100 Hari Kinerja Pemprov Kaltim” yang digelar oleh PC PMII Samarinda di Metro Unmul, Selasa malam 17 Juni 2025.
Diskusi ini menjadi ajang konsolidasi awal sekaligus sinyal bahwa kelompok Cipayung Plus tak akan tinggal diam terhadap kebijakan daerah yang dinilai melenceng dari komitmen awal pemerintahan Rudy Mas’ud sebagai orang nomor satu di Benua Etam.
“Ini langkah awal untuk menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa, khususnya Cipayung Plus, tidak menutup mata atas berbagai persoalan di daerah. Kami ingin menumbuhkan semangat kritis dan perjuangan,” ujar Taufik Udin, Ketua PC PMII Samarinda, yang membuka diskusi tersebut.
Turut hadir sebagai narasumber Ketua Umum PKC PMII Kaltim Said Abdullah, Ketua Umum HMI Badko Kaltimtara Ashar Putra, Ketua Umum PW KAMMI Kaltim Dedi Nur, Ketua Umum DPD IMM Kaltim Andi Rifandi, dan Ketua GMNI Kaltim Dodi Prabowo.
Ketua PKC PMII Kaltim, Said Abdullah menyoroti sejumlah program strategis yang belum menunjukkan kejelasan, termasuk program pendidikan gratis (gratispol) yang menjadi janji kampanye utama kepala daerah.
“Kami mencatat secara khusus program gratispol. Ini janji besar, dan harus ada skema jelas agar tepat sasaran. Jangan sampai jadi jargon semata,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua HMI Badko Kaltimtara, Ashar Putra menambahkan bahwa diskusi ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan mendorong langkah konkret dalam mengontrol jalannya pemerintahan.
“Kami akui, ada beberapa capaian yang positif. Tapi kami juga punya kewajiban moral untuk terus mengawal janji-janji yang belum terealisasi,” ujarnya.
Diskusi ini menjadi bagian dari penguatan fungsi kontrol sosial mahasiswa dan sinyal awal kemungkinan aksi lanjutan, tergantung pada keputusan kolektif pimpinan Cipayung Plus ke depan. (*)