Penulis: Rafika
Presisi.co - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memperingatkan konflik global memicu dampak besar terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Menurutnya, situasi ini menjadi tantangan berat, terutama bagi para sarjana baru yang akan terjun ke dunia kerja.
Dalam orasi ilmiah di hadapan ribuan wisudawan Universitas Nasional (Unas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Minggu, 15 Juni 2025, JK menyebutkan sejumlah konflik yang tengah berlangsung, mulai dari perang Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, konflik India-Pakistan beberapa waktu lalu, hingga eskalasi terbaru antara Israel dan Iran.
"Dunia saat ini penuh dengan gejolak dan juga di negeri kita (Indonesia). Suatu masa depan yang tidak mudah dengan akibat terjadinya peperangan," kata JK, dilansir dari laman Suara.com.
Ia menegaskan, peperangan global telah memicu krisis ekonomi di dunia. Dampaknya tidak hanya terasa di tingkat internasional, tapi juga menekan kondisi ekonomi dalam negeri.
Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan, ini mengingatkan Indonesia memiliki serangkaian masalah di dalam negeri akibat konflik internasional.
Menurut JK, konflik tersebut menyebabkan penurunan harga berbagai komoditas unggulan Indonesia seperti mineral, batu bara, nikel, dan tembaga.
"Di dalam negeri, harga akibat perang ini maka produk kita semua mengalami penurunan seperti mineral, batubara, nickel dan tembaga. Semua mengalami penurunan," sebutnya.
Penurunan harga ini secara langsung mempengaruhi penerimaan negara melalui sektor pajak.
"Apa akibat semua itu, kalau negara kekurangan penerimaan pajak maka pemerintah melakukan efisiensi. Efisiensi pada dasarnya adalah mengurangi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya," papar JK lagi.
Tak hanya itu, JK juga menuturkan beban utang dari pemerintahan sebelumnya yang memperparah tekanan ekonomi saat ini. Penurunan aktivitas perdagangan, pajak, dan pembangunan akhirnya mempersempit lapangan kerja.
"Banyak perusahaan terpaksa mengurangi kegiatannya. Seperti hotel, kuliner, ekspor, produktifitas pabrik tekstil dan semua begitu," ungkapnya.
Kondisi ini, tambah JK, membuat kemampuan negara dalam membayar kewajibannya ikut tergerus.
"Dengan kondisi tersebut kemampuan negara untuk membayar ikut berkurang," imbuh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia 1999–2000 ini.
Lebih jauh, JK menyinggung kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya lebih bermotif politik ketimbang berdasar pertimbangan ekonomi. Hal itu menyebabkan
Menurut JK, kebijakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan kepentingan global, tetapi juga menimbulkan perlawanan dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri.
"Karena kebijakan ekonominya yang tidak punya dasar ekonomi sama sekali, tapi selalu didasari politik," tutup JK. (*)
Editor: Redaksi
