Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai pembangunan ekonomi daerah tak bisa terus bergantung pada sektor besar seperti tambang dan migas.
Penguatan sektor akar rumput, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, dinilai harus menjadi prioritas.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut ketahanan ekonomi sejati harus dimulai dari desa dan komunitas produktif, bukan hanya dari aktivitas industri berskala besar.
“Fondasi ekonomi itu harus dibangun dari bawah. UMKM, petani, peternak, dan nelayan kita butuh perhatian serius agar tidak tertinggal,” ujarnya di Samarinda, Senin 26 Mei 2025.
Ayyub sapaan akrabnya menyebut banyak potensi daerah di sektor perikanan, peternakan, dan perkebunan belum tergarap maksimal akibat minimnya dukungan fasilitas, pelatihan, dan akses produksi.
Menurutnya, selama ini kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat cenderung sporadis dan seremonial. Padahal, UMKM terbukti menjadi penyangga ekonomi nasional saat terjadi krisis global.
“Kebijakan kita terlalu administratif. Harusnya pendekatannya kawasan. Jadi satu daerah dipetakan potensinya, lalu intervensi dilakukan secara lintas sektor,” katanya.
Ia juga mengkritik lemahnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) yang membuat program pemberdayaan berjalan tanpa arah yang jelas.
Ayyub menegaskan, dalam pembahasan APBD mendatang, pihaknya akan mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk penguatan ekonomi rakyat melalui skema pendampingan dan pembiayaan.
“Kalau ekonomi dasar masyarakat kuat, tekanan apapun dari luar bisa ditahan. Itu yang kita sebut kedaulatan ekonomi,” tutupnya. (*)
