Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah pusat tengah mematangkan rencana pembangunan 200 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi yang ikut serta dalam program pendidikan untuk masyarakat kurang mampu tersebut, dengan rencana pembangunan lima sekolah pada 2026 mendatang.
Kelima sekolah itu akan dibangun di Kota Samarinda (2 lokasi), Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Berau.
Keseriusan pembangunan ini terlihat dari kunjungan kerja Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda pada Sabtu, 10 Mei 2025.
Dalam kunjungannya, ia menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah mengidentifikasi beberapa lokasi yang dinilai potensial untuk dijadikan Sekolah Rakyat.
“Kita sudah dapat izin dari Pak Gubernur untuk melakukan survei beberapa gedung yang sangat siap untuk sekolah rakyat,” ujar Yusuf.
Dua sekolah di Samarinda yang dinilai berpotensi adalah SMAN 16 di Jalan Perjuangan Sempaja dan SMA Melati di Jalan HAM Rifaddin.
Gedung-gedung tersebut akan diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk dilakukan verifikasi kelayakan. Jika lolos, usulan tersebut akan diteruskan ke Presiden untuk mendapatkan prioritas pembangunan.
Program Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan berasrama, menyasar anak-anak dari keluarga miskin. Setiap sekolah ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Proses rekrutmen siswa dilakukan dengan pendekatan langsung, melalui verifikasi rumah tangga bersama pemerintah daerah.
“Untuk kebutuhan dasar siswa seperti seragam, alat tulis, hingga makanan tiga kali sehari, semuanya ditanggung melalui APBN. Komposisi gizi pun akan diawasi oleh Badan Gizi Nasional,” terang Yusuf.
Di tingkat nasional, Kementerian Sosial telah menerima sekitar 280 usulan pendirian sekolah rakyat dan lebih dari 300 usulan lahan, yang saat ini sedang dalam proses verifikasi legalitas.
Sementara itu, di Kaltim, Pemprov telah mengalokasikan dana Rp20 miliar dari APBD melalui Dinas PUPR-PERA untuk pemadatan lahan. Salah satu lokasi lahan siap pakai berada di Desa Timbau, Kutai Kartanegara, seluas 8,7 hektare.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebutkan pihaknya kini menunggu data calon siswa dari Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, baru tiga daerah yang mengusulkan data, yakni PPU, Samarinda, dan Kutai Kartanegara.
“Begitu semua data lengkap dan lokasi siap, kita segera bergerak untuk tahap pembangunan dan pelaksanaan,” ujar Rasyidi. (*)
Editor: Redaksi
