Penulis: M Yahya
Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Sunggono menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.
Hal ini disampaikan saat menutup pelatihan penyusunan RPJMDes bagi aparatur desa se-Kecamatan Muara Badak pada Sabtu (3/5/25) di Hotel IBIS Samarinda.
Kegiatan pelatihan yang berlangsung sejak 1 Mei 2025 itu diikuti oleh seluruh kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Camat Muara Badak dan jajarannya.
Sekda Kukar menekankan agar desa tidak mengerjakan pembangunan secara mandiri tanpa mengacu pada kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.
“RPJMDes harus menyesuaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten,” ujarnya.
Hal ini agar pembangunan desa dapat mendukung tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh, tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sekda juga menekankan pentingnya integrasi program yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan daerah, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan desa dapat mendukung program strategis kabupaten.
Ia meminta agar para peserta pelatihan setelah ini mengkaji dokumen RPJMD Kabupaten, memahami visi dan misi, serta menyelaraskan program desa dengan target daerah melalui musyawarah desa.
Sebagai tambahan, Sekda yang memahami potensi wilayah pesisir Muara Badak yang kaya hasil laut, menyarankan agar daerah ini mengembangkan produksi ikan secara optimal. Pemkab Kukar siap membantu kebutuhan usaha perikanan demi kemajuan ekonomi lokal.
Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan peran aparatur desa sebagai pelayan masyarakat dan memastikan dokumen RPJMDes yang dihasilkan berkualitas serta dapat menjadi acuan pembangunan yang terintegrasi.
Sekda mengapresiasi suksesnya kegiatan ini dan berharap manfaatnya dirasakan tidak hanya oleh aparatur desa tetapi juga masyarakat Kabupaten Kukar secara umum.
