Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat dinilai berdampak besar terhadap sektor perhotelan di Kalimantan Timur (Kaltim), hingga mengancam penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyebutkan bahwa sektor perhotelan termasuk yang paling terdampak akibat berkurangnya aktivitas belanja pemerintah di hotel-hotel lokal.
"Kalau saya pribadi tidak setuju dengan efisiensi ini. Banyak profesi yang terdampak, dan jika terus dibiarkan bisa menyebabkan PHK besar-besaran," tegas Nurhadi, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat 25 April 2025.
Ia mengingatkan bahwa sejumlah daerah, termasuk Balikpapan, sangat mengandalkan PAD dari sektor jasa, khususnya perhotelan dan pariwisata. Penurunan aktivitas dinilai dapat berujung pada anjloknya penerimaan daerah.
"Semakin jarang tamu berkunjung, otomatis PAD kota semakin terasa anjloknya," tambahnya.
Menurut Nurhadi, kondisi ini diperparah dengan menurunnya tingkat kunjungan ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang semula diharapkan menjadi pendorong ekonomi baru di Kaltim.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat mencari solusi alternatif agar kegiatan pemerintahan tetap bisa berjalan, misalnya dengan skema harga khusus di hotel sesuai pagu anggaran.
Sementara itu, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Wied Paramartha, mengakui adanya penurunan signifikan di sektor perhotelan sejak pemberlakuan efisiensi.
“Efisiensi ini luar biasa sekali dampaknya kepada dunia perhotelan. Di Samarinda, 50 sampai 70 persen market hotel berasal dari segmen pemerintah,” tuturnya. (*)
Editor: Redaksi
