Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Di tengah amarah publik yang meluap di jalan-jalan Jakarta, ketika massa menyalakan api protes menolak tunjangan mewah para wakil rakyat, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI justru memilih berada ribuan kilometer dari tanah air. Mereka terbang ke Australia, menjalani agenda kunjungan kerja yang belakangan menuai sorotan tajam.
Polemik semakin memanas setelah beredar sebuah itinerary perjalanan yang memuat agenda santai, termasuk kegiatan menyaksikan Sydney Marathon. Dugaan plesiran di tengah krisis sosial sontak membuat publik kian geram.
Namun Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, buru-buru membantah. Ia menegaskan bahwa dokumen perjalanan yang beredar itu bukan dibuat oleh pihak Sekretariat Komisi XI, apalagi mencerminkan agenda resmi.
“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau acara lain di luar rapat. Itinerary itu bukan dibuat oleh Sekretariat Komisi XI DPR RI, sehingga kami tidak bertanggung jawab atas isinya,” kata Misbakhun saat dihubungi Suara.com, jaringan Presisi.co pada Sabtu, 29 Agustus 2025.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, keberangkatan mereka ke Negeri Kanguru bukan perkara mendadak, melainkan sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Menurutnya, tujuan utama adalah membahas Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang harus rampung di Panitia Kerja sebelum 8 September 2025.
Selain urusan legislasi, Misbakhun juga memaparkan sejumlah agenda resmi, mulai dari berdialog dengan mahasiswa penerima beasiswa LPDP di Canberra, berdiskusi dengan kantor audit nasional Australia (ANAO), hingga menemui Bank Sentral Australia (RBA) di Sydney. Salah satu topik penting, kata dia, adalah peluang agar sistem pembayaran QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia.
Rombongan juga disebut menyambangi kantor perwakilan Bank BNI di Sydney untuk menjajaki peluang bisnis besar. Menurut Misbakhun, konsesi tambang milik konglomerat asal Indonesia di Australia membuka potensi layanan keuangan yang strategis.
“Ada lima konglomerat besar Indonesia yang menguasai lebih dari sepuluh konsesi tambang di Australia. Itu size bisnis yang besar, dan BNI ingin memberi dukungan layanan untuk itu,” ujarnya.
Meski sederet penjelasan telah ia sampaikan, narasi yang berkembang di masyarakat tetap tak mudah ditepis. Kunjungan kerja di tengah gejolak demonstrasi nasional dianggap sebagai ironi. Ketika rakyat turun ke jalan menolak privilese DPR, para wakil rakyat justru berada di negeri seberang. (*)
Editor: Redaki
