Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat telah memfasilitasi proses pengadaan senilai Rp1,2 triliun dari total sekitar Rp4 triliun transaksi melalui e-katalog dan e-purchasing pada tahun anggaran 2025.
Plt Kepala Biro Barjas Kaltim, Buyung Dodi, menjelaskan bahwa pihaknya berperan dalam pengelolaan pengadaan, layanan elektronik, serta pembinaan SDM dan advokasi sesuai amanat Perpres 16/2018.
“Tugas utama kami adalah memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan, pengumuman, pendampingan proses tender atau seleksi, hingga monitoring transaksi. Namun pelaksanaan tetap berada di tangan masing-masing OPD,” jelas Buyung, saat ditemui Selasa 26 Agustus 2025.
Ia menambahkan bahwa seluruh paket pengadaan wajib diumumkan secara terbuka melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) paling lambat 31 Maret setiap tahunnya.
“Semua bisa dicek di SIRUP LKPP atau SIRUP Kaltim. Tidak ada pengadaan yang boleh tidak diumumkan,” tegasnya.
Barjas juga memfasilitasi pembuatan akun INAPROC, katalog elektronik versi terbaru, serta menyelesaikan kendala akun atau transaksi yang dihadapi oleh OPD.
Dalam hal pembinaan, Barjas aktif memberikan dukungan kepada pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat bertransaksi lewat katalog, khususnya untuk produk kebutuhan rutin seperti makanan, minuman, atau alat tulis kantor.
“Kami mendorong agar pelaku usaha lokal bisa ikut terlibat. Tapi jika setelah dicoba tidak ada permintaan, tentu kembali ke daya saing masing-masing,” tambah Buyung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa secara umum realisasi APBD 2025 oleh OPD masih belum maksimal.
Serapan anggaran dilaporkan berada di angka 94 hingga 98 persen, sementara capaian fisik dan keuangan hingga akhir Agustus baru menyentuh angka di bawah 40 persen.
“Beberapa OPD menargetkan pemenuhan fisik dan keuangan hingga 94 persen pada bulan Oktober hingga Desember. Jika tidak tercapai, maka akan berpotensi menjadi SILPA,” ujar Abdulloh.
Ia juga menegaskan bahwa proses evaluasi kinerja pengadaan barjas dan capaian belanja OPD akan dilakukan kembali pada akhir tahun melalui sistem e-formasi.
Evaluasi ini akan menjadi bagian dari penyusunan KUA-PPAS 2026, yang mengacu pada dokumen RKPD tahun berjalan dan akan dibahas bersama Bappeda, BPS, dan Badan Anggaran DPRD.
Abdulloh mengingatkan agar OPD lebih proaktif dalam percepatan realisasi anggaran, terutama untuk kegiatan yang melalui proses tender.
“Kita ingin target tercapai maksimal agar tidak ada anggaran yang mubazir atau jadi SILPA,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
