Penulis: Rafika
Presisi.co - Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Bidang Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menanggapi kritikan publik terkait kehadiran personel TNI di lingkungan Universitas Indonesia (UI) saat berlangsungnya kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada 16 April 2025.
Menurut Brian, kehadiran TNI dalam konteks akademik tidak sepatutnya menjadi polemik selama dilakukan dalam kerangka kerja sama resmi, seperti penelitian dan pengajaran.
"Kalau dari kami dalam konteks kerja sama penelitian kerja sama kuliah akademik mengisi materi dan sebagainya kampus itu adalah tempat yang terbuka," kata Brian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025), dilansir dari Suara.com.
Ia menjelaskan keterbukaan kampus terhadap berbagai mitra, seperti militer, justru dapat memperkaya proses pembelajaran dan inovasi.
"Sudah banyak berjalan sebenarnya ya beberapa mitra-mitra kampus tidak hanya dari TNI juga dari kalangan industri, dari kalangan profesional lainnya itu tentu bisa terlibat dalam proses pengajaran dan juga tidak kalah penting, dalam proses penelitian penelitian," ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan di bidang riset dan teknologi.
"Jadi sekali lagi dalam konteks itu tentu kemendiktisaintek menyampaikan kampus itu tempat terbuka karena justru dengan keterbukaan dengan kerja sama berbagai pihak permasalahan-permasalahan untuk riset inovasi itu menjadi lebih luas," ujarnya.
"Dan ini harapannya adalah bisa dihasilkan produk-produk inovasi yang lebih baik," sambungnya.
Brian juga mencontohkan kolaborasi antara Kemendikti Saintek dengan PT Pindad, perusahaan industri pertahanan dalam negeri.
"Sekarang misalnya kami dengan Pindad itu kan industri senjata ya tentu itu kaitannya dengan TNI dan sebagainya itu, kami bekerjasama untuk menemukan berbagai hal kaitannya apakah kemandirian industri senjata atau industri ya untuk mendukung pelaksanaan pertahanan di Indonesia. Jadi secara itu tidak ada masalah," katanya.
Brian menambahkan, sejumlah kampus sudah sejak lama menjalin kerja sama dengan TNI dalam berbagai bidang.
"Sebenarnya dapat kami sampaikan beberapa kerja sama ya sekali lagi dalam konteks akademik dalam konteks riset itu secara luas setiap universitas tidak sedikit yang sudah melakukan dengan berbagai mitra tidak hanya dengan TNI," ungkapnya.
"Tentu beberapa dari kampus yang melakukan kerjasama akademik kerja sama riset inovasi itu berasal dari kalangan militer. Karena begini, banyak sekali ya kebutuhan-kebutuhan untuk pertahanan kita yang di daerah daerah terluar itu membutuhkan terobosan-terobosan teknologi.
Menanggapi kritik masyarakat yang menilai kehadiran TNI di kampus sebagai bentuk intervensi, Brian menegaskan bahwa kementeriannya hanya berfokus pada aspek akademik.
"Jadi kami melihatnya dalam konteks itu, jadi bahwa kemudian ada hal hal lain itu diluar konteks kami sebagai kementerian pendidikan tinggi," imbuhnya.
Sebelumnya, tindakan sejumlah aparat TNI yang datang ke kampus-kampus dapat kritikan keras dari Koalisi Masyarakat Sipil. Tindakan itu dinilai telah melampaui batas meresahkan kehidupan sipil, bahkan seolah mengawasi kegiatan-kegiatan akademis.
Diketahui sejumlah kampus didatangi prajurit TNI berseragam. Seperti kegiatan konsolidasi nasional mahasiswa di Universitas Indonesia (UI), didatangi tentara pada 16 April 2025. Sebelumnya juga kegiatan mahasiswa di UIN Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025.
Koalisi masyarakat sipil mengingatkan kembali kepada DPR dan Pemerintah bahwa militer memiliki tugas dan fungsi pertahanan, tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan ikut campur dalam urusan akademis.
Tindakan berlebih yang dilakukan oleh TNI itu dinilai tidak hanya mengancam demokrasi dan bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-undang TNI, tetapj juga berpotensi menguatkan dugaan dwifungsi TNI ke dalam kehidupan sipil. (*)
Editor: Rafika
