Penulis: Rafika
Presisi.co - Isu reshuffle kabinet Merah Putih tengah berembus kencang di tengah momen Idul Fitri.
Presiden Prabowo Subianto berpeluang melakukan perombakan kabinet usai perayaan Hari Raya Idulfitri 2025.
Wacana ini muncul di tengah sorotan terhadap kinerja sejumlah menteri yang dinilai belum optimal dalam menjalankan tugasnya.
Pengamat politik Yusak Farhan menyampaikan, evaluasi terhadap beberapa kementerian, khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi, perlu dilakukan jika reshuffle benar-benar terealisasi.
Beberapa kementerian yang disorot antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata.
"Reshuffle kabinet mungkin saja dilakukan setelah lebaran. Sejumlah menteri yang performanya kurang bagus bisa saja di-reshuffle," kata Yusak dilansir dari Suara.com, sebagaimana dikutip Kamis (3/4/2025).
Ia menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang menggairahkan, seperti pelemahan IHSG, merosotnya nilai tukar rupiah, serta potensi menurunnya perputaran uang selama momen lebaran 2025, bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden Prabowo dalam melakukan evaluasi terhadap kabinetnya.
Meski demikian, Yusak mengungkapkan keraguannya mengenai kemungkinan perombakan di Kementerian ESDM yang saat ini dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, posisi Bahlil dinilai cukup kuat karena partai tersebut memiliki peran penting dalam pemerintahan Prabowo.
"Khusus Menteri ESDM, saya ragu Presiden Prabowo berani mereshuffle Bahlil. Prabowo sangat mengandalkan dukungan Golkar. Sementara Golkar kerap pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo. Ini yang membuat posisi Bahlil sebagai Ketum Golkar sangat sexy, apalagi ada bayang-bayang Jokowi," jelasnya.
Selain kementerian ekonomi, Yusak juga menyoroti kinerja Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
Menurutnya, tim juru bicara presiden belum menunjukkan performa yang baik dalam mengelola komunikasi publik, yang justru berdampak negatif terhadap citra Presiden Prabowo.
"Sejak awal bekerja, jubir-jubir presiden ini belum menunjukkan performa kinerja yang bagus dan sering membuat blunder dengan pola komunikasi publik yang buruk. Akibatnya, Presiden Prabowo yang dirugikan," tutur Yusak.
Lebih lanjut, Yusak menegaskan bahwa perombakan kabinet harus dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pemerintahan. Ia menilai kabinet yang besar harus diisi oleh orang-orang yang mampu menerjemahkan visi dan misi Prabowo dengan baik.
"Sebaiknya Presiden Prabowo tidak boleh takut mengganti anak buahnya yang tidak bisa bekerja cepat. Kabinet gemuk harus diisi orang-orang yang bisa menterjemahkan visi Prabowo dengan benar dan cepat supaya tidak menjadi beban pemerintahan," tambah Yusak. (*)
Editor: Rafika
