Penulis: Rafika
Presisi.co - Kebijakan penyelenggaraan rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta menuai sorotan publik. Pasalnya, lokasi rapat yang dipilih adalah hotel mewah. Padahal, pemerintah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, memberikan klarifikasi mengenai keputusan tersebut. Ia menegaskan bahwa peraturan tata tertib DPR memperbolehkan rapat dengan tingkat urgensi tinggi dilaksanakan di luar Gedung DPR RI.
"Itu diatur di tatib pasal 254 aturannya, dengan izin pimpinan DPR ini sudah dilakukan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (15/3/2025), sebagaimana diberitakan Suara.com.
Terkait pemilihan hotel bintang lima tersebut, Indra menjelaskan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan beberapa opsi hotel lain.
Namun, hanya Fairmont Jakarta yang tersedia dengan format yang sesuai untuk kebutuhan rapat Panja RUU.
"Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format panja RUU ini," kata Indra.
Selain itu, ia menyebut Hotel Fairmont Jakarta memiliki kerja sama government rate dengan DPR sehingga biayanya masih sesuai dengan standar biaya masukan (SBM).
Indra menambahkan bahwa rapat Panja kerap berlangsung hingga larut malam, sehingga pemilihan lokasi mempertimbangkan ketersediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan istirahat peserta rapat.
"Jadi itu pertimbangannya dan itu sudah prosedur-prosedur itu sudah kita lakukan, karena ini memang rapat-rapat tentu, karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat," ujar Indra.
Lebih lanjut, ia mengklaim pihaknya juga terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran hingga 50 persen. Meskipun demikian, dana yang tersisa masih cukup untuk menyewa hotel guna mendukung kelancaran rapat.
Meskipun demikian, dana yang tersisa masih cukup untuk menyewa hotel guna mendukung kelancaran rapat.
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan kabar bahwa Komisi I DPR RI, khususnya anggota Panja bersama pemerintah, mengadakan rapat tertutup membahas revisi Undang-Undang (RUU) TNI.
Ironisnya, rapat tersebut digelar di hotel mewah, Fairmont Jakarta, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di berbagai sektor.
Informasi ini pertama kali diungkap oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), yang mendapatkan susunan agenda konsinyering tersebut. Berdasarkan data yang mereka peroleh, rapat tersebut berlangsung dari Jumat (14/3/2025) siang hingga Sabtu (15/3/2025). (*)
Editor: Rafika
