Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Puluhan warga Desa Bukit Biru antusias belajar lebih banyak tentang demokrasi saat sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang digelar oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltiim), Muhammad Husni Fahruddin pada Minggu, 25 Januari 2025.
Bang Ayub, sapaan politisi Golkar ini menjelaskan bahwa demokrasi bukan sekadar hak untuk memilih dalam pemilu, melainkan juga tentang bagaimana rakyat memegang peran sentral dalam pembangunan daerah.
"Demokrasi, adalah fondasi yang menghubungkan pemerintah dengan rakyatnya," kata Ayub.
Dalam penjelasannya, Ayub sampaikan bahwa Demokrasi di era reformasi di Indonesia dimulai setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan sejumlah perubahan penting yang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, di antaranya, kebebasan pers, otonomi daerah dan penjamin Hak Asasi Manusia.
"Reformasi juga ditandai dengan upaya yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, yang menjadi landasan penting dalam kehidupan demokratis," sebutnya.
"Perubahan-perubahan tersebut menjadi pondasi bagi penguatan demokrasi di Indonesia, memberikan masyarakat ruang lebih luas untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa," tambahnya menegaskan.
Bagi warga pedesaan seperti di Desa Bukit Biru, pemahaman ini sangat penting. Dengan demokrasi yang kuat, suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga bisa menjadi dorongan bagi kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Bang Ayub juga menekankan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki tanggung jawab besar untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan mereka.
"Semua dimulai dari kita, dari desa-desa seperti Bukit Biru ini. Demokrasi akan kuat jika kita, rakyatnya, memahami peran kita dan berani menyuarakan kebutuhan kita," pungkasnya.
Kehadiran Ayub bersama moderator, Dede Hermawan dan dua narasumber yakni Akmad Faidillah dan Fajar Darmawan dihadapan konstituennya ini memang bukan sekadar memberi wawasan, tetapi juga membawa harapan bahwa demokrasi adalah milik semua, termasuk menjaring aspirasi warga sebagaimana tugas wakil rakyat untuk mendengar lebih banyak apa yang diharapkan oleh warga di pedesaan. (*)
Editor: Redaksi
