Guru Besar Unmul Dorong Evaluasi Kebijakan Deforestasi dan Kesejahteraan Petani
Penulis: Giovanni Gilbert Anras
17 jam yang lalu | 56 views
Samarinda, Presisi.co - Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul), Aswin menyampaikan pandangannya terkait kebijakan deforestasi dan sektor pertanian dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam diskusi refleksi yang digelar oleh komunitas Tumbuk Movement, Aswin menyoroti dampak lingkungan dan kesejahteraan petani lokal yang sering kali terabaikan. Aswin menyoroti penanaman kelapa sawit sering kali merugikan lingkungan.
“Sawit itu sangat rakus air, dan proses pengerjaannya sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan,” jelas Aswin pada Jumat, 17 Januari 2025.
Ia menekankan, deforestasi yang dilakukan untuk perkebunan besar mengurangi kesempatan masyarakat kecil untuk mengelola lahan secara mandiri. Sehingga, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada masyarakat sekitar perkebunan.
“Rakyat sering kali hanya menjadi penonton. Ada masalah ketidaktransparanan dalam pembagian keuntungan, harga bibit yang tinggi, dan ketidaksesuaian proses pemeliharaan dengan standar yang diharapkan,” ujarnya.
Aswin mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian lebih pada petani kecil, khususnya di Kalimantan Timur. Ia berharap lahan-lahan besar yang dikelola perusahaan dapat dialokasikan lebih banyak untuk masyarakat.
“Tanah yang ada sebaiknya dibagikan kepada rakyat, bukan hanya kepada perusahaan besar. Selain itu, pemerintah juga harus membantu sektor tanaman pangan seperti padi dan beras,” tambahnya.
Masalah regenerasi petani muda juga menjadi kendala. Karena, banyak generasi muda enggan terjun ke dunia pertanian karena dianggap tidak menguntungkan apalagi dengan kondisi petani yang notabene sudah tua
“Anak-anak muda lebih memilih bekerja di tempat seperti Alfamart daripada bertani. Pemerintah harus menyediakan peralatan mekanisasi yang baik untuk menarik minat mereka kembali ke sektor pertanian,” katanya.
Aswin mengusulkan agar pemerintah mengambil alih pengelolaan sektor pangan secara langsung dan menciptakan sistem pertanian modern.
“Jika pemerintah serius, sektor pertanian bisa menjadi lebih menarik dan menguntungkan bagi generasi muda,” pungkasnya. (*)