Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Husni Fahruddin menjelaskan alasan keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD di DRPD Kaltim. Ia menyampaikan, terlambatnya penetepan komposisi AKD ini salah satunya disebabkan oleh komposisi kementerian Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tidaklah sama seperti yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pembagian bidang komisi sesuai dengan ritme pusat,” ujar Ayub pada Senin, 9 Desember 2024.
Politisi Golkar itu mencontohkan, seperti pemisahan bidang pendidikan dengan kebudayaan, atau kehutanan dengan lingkungan hidup. Maka dari itu, penyesuaian bidang kerja di komisi menjadi penting, agar tidak terjadi ketimpangan.
Kendati pembentukan AKD yang sebelumnya bakal diketuk palu pada 11 November lalu itu urung terlaksana, namun Ayub sapaannya memastikan bahwa kerja-kerja anggota dewan untuk masyarakat tidak menghadapi masalah yang berarti. Apalagi, kata dia anggaran tahun 2025 telah diselesaikan tahun lalu, sehingga kegiatan dewan tetap berjalan sesuai jadwal.
"Saat ini, kita masih fokus menyinergikan bidang kerja di tiap komisi. Sekitar 5-10 hari lagi, AKD akan selesai,” ujarnya.
Di sisi lain, Ayub sampaikan bahwa partainya memang mengincar posisi strategis di AKD yang saat ini masih dibahas. Penempatan anggota Fraksi Partai Golkar di tiap komisi bakal diputuskan sesuai kebutuhan dan hasil koordinasi dengan fraksi-fraksi.
“Belum ada keputusan pasti, tapi kemungkinan Golkar akan mengincar komisi strategis seperti Komisi 4 yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Ini sesuai dengan program Gubernur, seperti kesehatan gratis dan perumahan untuk masyarakat,” katanya. (*)
Editor: Redaksi
