search

Daerah

dprd kaltimEkti ImanuelPimpinan DPRD Kaltimmahakam ulu

Dilantik Sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel Singgung soal Bantuan ke Mahakam Ulu

Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Kamis, 10 Oktober 2024 | 272 views
Dilantik Sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel Singgung soal Bantuan ke Mahakam Ulu
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. (Presisi.co/Gio)

Samarinda, Presisi.co - Ekti Imanuel baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua I DPRD Kaltim melalui Rapat Paripurna Ke-5 dengan agenda pelantikan dan sumpah jabatan unsur pimpinan periode 2024-2029 pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Ekti dilantik bersama Hasanuddin Mas’ud sebagai ketua DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Ananda Emira Moeis dari Fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua II DPRD Kaltim, dan Yenni Eviliana sebagai Wakil Ketua III DPRD Kaltim.

“Saya mengucapkan terima kasih ke seluruh senior-senior partai di Provinsi Kalimantan. Memang, di akhir proses pelantikan ini kita berlomba lagi dengan waktu terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” ucap Ekti.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, dirinya akan memberikan kontribusi untuk daerah asalnya dalam sektor pertanian, hibah tempat ibadah, dan sektor lainnya. Sedangkan, untuk infrastruktur, Ekti bilang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

“Yang harus dipahami, jalan ini ada tiga segmen. Jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Saya juga berharap sinergi teman-teman yang terpilih dari dapil Kaltim di DPR RI untuk meningkatkan anggarannya,” katanya.

Selain itu, Ekti membicarakan tantangan dari rencana relokasi kabupaten Mahakam Ulu yang sempat diterpa banjir bandang beberapa waktu lalu.

“Mahulu itu dari lima puluh tahun, kurang lebih empat puluh lima kampung itu terletak di pinggir sungai. Yang jelas, nanti saya akan berkomunikasi dengan PJ Gubernur Kaltim terkait bantuan ke Mahakam Ulu,” ungkapnya.

Untuk jangka pendek, ia merencanakan peningkatan ketinggian rumah dan hal tersebut sudah rutin dilakukan pasca banjir bandang yang melanda saat itu.

“Artinya, sinergitas antara pemerintah Mahakam Ulu melalui bupatinya dengan provinsi. Karena secara birokrasi, bupati harus sigap dalam melakukan mitigasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali,” tutupnya (*)