Bicara Soal Politik Uang, Andi Harun: Jangan Menggampangkan Suara Rakyat dengan Amplop
Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Kamis, 10 Oktober 2024 | 261 views
Samarinda, Presisi.co - Andi Harun, Calon Wali Kota Samarinda menyinggung soal money politics atau politik uang yang erat kaitannya dengan pemilihan umum. Terlebih di masa Pilkada 2024, baik itu Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur. Ia mengingatkan, agar tidak ada pasangan calon yang menggampangkan suara rakyat dengan amplop untuk meraih kemenangan di Pilkada 2024.
"Mereka minta data warganya, dan lewat timsesnya, tiga hari sebelum hari H dibawakan amplop. Kan ada begitu, ini menggampangkan warga, itu menganggap selamanya rakyat itu bodoh, dia pikir bisa merubah hati nurani masyarakat," ucap Andi Harun saat menggelar sosialisasi dan pertemuan tatap muka bersama warga di Jl. M. Yamin, Gang 1, RT 15, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, pada Selasa malam, 8 Oktober 2024.
Persoalan money politics atau politik uang pada putaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang tidak bisa dipungkiri adanya. Sikap Andi Harun itu, serupa dengan Calon Gubernur Kaltim, Isran Noor yang bahkan membentuk Tim Khusus Anti Money Politics.
Dirinya pun menegaskan praktik seperti ini, perlu dipatahkan dengan kecerdasan dan pola pikir masyarakat yang jauh lebih berkembang. Dimana, harga suara masyarakat sangat mahal dan tidak bisa sama sekali dinilai dengan rupiah, apalagi jika persoalannya untuk memilih pemimpin suatu wilayah.
"Dia pikir amplopnya itu bisa membeli hati nurani rakyat, itu tidak bisa. Jadi dengan uang suara kita tidak bisa dibeli, pilihan terbaik dari hari rakyat itulah yang seharusnya dipilih," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Harun memaparkan sejumlah program unggulan yang akan ia jalankan jika terpilih kembali sebagai wali kota bersama wakilnya, Saefuddin Zuhri. Program-program tersebut difokuskan pada pengendalian banjir, penataan kota dan pembangunan ekonomi.
Andi Harun juga mendengarkan berbagai keluhan warga, mulai dari masalah infrastruktur di lingkungan sekitar hingga isu pelayanan publik yang dianggap masih kurang optimal.
“Kami sudah memulai beberapa proyek pengendalian banjir, dan itu akan terus kami lanjutkan. Masukan dari warga seperti ini sangat penting untuk memperbaiki strategi kami ke depan,” pungkasnya. (*)