Penulis: Rafika
Samarinda, Presisi.co - Tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Samarinda beberapa tahun belakangan masih jauh lebih rendah dibandingkan partisipasi pemilihan umum (Pemilu).
Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat, usai menggelar diskusi bertajuk “Ngobrol Pilkada (NgoPi) Bersama Media” di Setiap Hari Coffee, Jalan Ir. Juanda, Samarinda, Selasa (23/7/2024) malam.
Dikatakan Firman, pada tahun 2015 lalu, partisipasi Pilkada Kota Samarinda hanya mencapai angka 49 persen. Pada tahun 2020, partisipasi meningkat menjadi 52 persen. Namun, angka itu masih jauh dibandingkan partisipasi Pemilu 2020 yang mencapai 72 persen.
Hal itu salah satunya disebabkan oleh cakupan pemilih. Ia menjelaskan Pemilu memiliki cakupan pemilih seluruh Indonesia. Sehingga, surat suara yang tidak digunakan warga Samarinda bisa digunakan oleh warga luar yang sedang menetap di Samarinda.
“Kalau Pilkada hanya memang benar dan murni warga Samarinda untuk wali kota dan warga Kalimantan Timur untuk gubernur. Selebihnya tidak bisa, akhirnya jadi terbatas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firman menegaskan bahwa memilih adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Sementara KPU bertugas memfasilitasi, menginformasikan, mengakomodir, dan mengajak pemilih untuk hadir di TPS. Namun, pihaknya tidak bisa memaksa jika sejumlah warga enggan memilih.
“Seluruh warga Samarinda kami data, kami siapkan surat suara dan TPS untuk menyalurkan hak pilih, tapi tingkat partisipasi masih di bawah Pemilu itu fakta,” lanjutnya.
Persoalan lain yang membuat partisipasi Pilkada Kota Samarinda rendah adalah masalah administrasi kependudukan, seperti warga yang tidak mengurus perpindahan KTP. Menurutnya, hal ini akan menyulitkan KPU untuk mendata pemilih.
Ia mencontohkan pada tahun 2020 tingkat partisipasi paling rendah adalah di Kelurahan Pelabuhan. Sebabnya, wilayah tersebut merupakan kawasan niaga sehingga beberapa warga yang telah terdata, ternyata sudah tidak tinggal di wilayah tersebut.
“Kalau data itu sekitar 7 ribuan warga Pelabuhan, tapi real-nya hanya 5 ribu. Berarti ada 2 ribu orang yang tidak memilih,” urainya.
Untuk Pilkada tahun ini, Firman memprediksi masalah-masalah yang akan muncul ialah persoalan administratif dari RT-RT yang sudah dihapus, pemekaran wilayah, dan warga pemegang RT 0.
“Mau tidak mau kita tidak bisa siapkan TPS, karena TPS itu basisnya RT,” jelas Firman.
Firman berharap, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada yang akan diselenggarakan di November 2024 mendatang cukup tinggi. Mengingat partisipasi Pemilu 2024 di Kota Tepian menyentuh 78 persen.
“Untuk Pilkada ini saya harap karena sudah normal, tidak ada covid, bisa mencapai angka partisipasi yang tinggi setidaknya di angka 70 persen,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rafika
Editor: Ridho M
