search

Berita

Sri MulyaniMenteri KeuanganBansosBansos Kemensossidang PHPU Pilpres 2024sidang sengketa pilpresempat menteri dipanggil MK

Tegas, Sri Mulyani Sebut Tak Ada Perubahan Anggaran Bansos di Kementerian Sosial Jelang Pilpres 2024

Penulis: Rafika
Jumat, 05 April 2024 | 969 views
Tegas, Sri Mulyani Sebut Tak Ada Perubahan Anggaran Bansos di Kementerian Sosial Jelang Pilpres 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024. (Tangkapan Layar/YouTube Mahkamah Konstitusi)

Presisi.co - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan kesaksian soal penggunaan anggaran bantuan sosial atau bansos menjelang Pilpres 2024. Hal ini disampaikannya dalam sidang sengketa Pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Jumat (5/4/2024).

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan bahwa pola pengeluaran belanja Kementerian Sosial (Kemensos) selama 6 tahun terakhir tidak mengalami perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.

"Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan 6 tahun sebelumnya," kata Sri di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024), dilansir dari Suara.com.

Menurut Sri Mulyani, alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) dalam APBN 2024 telah disetujui sebesar Rp 496.8 triliun.

"(Perlinsos) dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bahan anggaran kementerian/lembaga maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer," ujar Sri.

Sekitar Rp 75,6 triliun dari total anggaran tersebut merupakan alokasi untuk Kemensos yang diperuntukkan bagi program-program bansos seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan program bansos lainnya.

Menurut Sri Mulyani, anggaran untuk bansos memang mengalami peningkatan sebesar Rp 1,23 triliun karena ada peningkatan alokasi untuk bantuan pangan bagi lansia, serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan anak yatim piatu.

Sementara itu, untuk belanja subsidi, Sri menyatakan bahwa terjadi peningkatan anggaran juga karena adanya peningkatan alokasi untuk subsidi pupuk dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).

"Dengan demikian, dapat ditujukan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga, penghapusan kemiskinan sesuai target prioritas negara," ucap Sri.

Meskipun berada dalam masa Pilpres 2024, Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam pola alokasi anggaran bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial dalam APBN tahun 2024.

"Realisasinya penggunaan anggaran Perlinsos sampai Februari 2024, yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu capres dan cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari," tutur Sri.

"Realisasinya bansos mencapai sebesar Rp 12.8 triliun sampai dengan Februari 2024. Untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat."

"Realisasinya subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp 15, 3 triliun dan realisasinya perlinsos lainnya Rp 9.8 triliun," katanya.Untuk diketahui, empat menteri dipanggil oleh hakim MK untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Sosial Tri Rismaharini juga dipanggil MK.

Para menteri tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan oleh hakim MK terkait gugatan yang diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin dan kubu Ganjar-Mahfud. (*)