Penulis: Rafika
Presisi.co - Sebanyak tujuh relawan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD diduga dianiaya oleh oknum anggota TNI di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (30/12/2023).
PDI Perjuangan (PDIP) mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI itu. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
Lebih lanjut, Hasto menyebut pihaknya menduga aksi penganiayaan itu dilakukan oleh oknum anggota TNI yang merupakan simpatisan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Bukan tanpa alasan, dugaan tersebut muncul mengingat latar belakang Prabowo Subianto yang berasal dari dunia militer.
“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," kata Hasto kepada wartawan, Minggu (31/12/2023), sebagaimana diberitakan Suara.com.
Hasto kemudian menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi dengan salah satu tokoh HAM untuk memahami lebih jauh insiden tersebut.
Dari hasil diskusi tersebut, Hasto menyebut tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI ini berawal dari adanya kerancuan status Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan sebagai Calon Presiden. Akhirnya, hal tersebut memunculkan kesan ‘emotional bonding’ di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo.
“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," jelas Hasto.
Imbas adanya insiden ini, Hasto lantas meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar secepatnya memproses oknum anggotanya yang terlibat dalam penganiayaan terhadap relawan Ganjar-Mahfud. Ia juga berpesan kepada pimpinan TNI maupun Polri agar lebih menegakkan dan menjaga prinsip netralitas jelang Pemilu 2024.
“Nama baik TNI, juga POLRI dan aparatur negara lainnya, jangan dikorbankan dengan aksi oknum-oknumnya. Karena itulah Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu," ujar Hasto.
"Sebab struktur TNI/POLRI itu komando. Jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin, maka yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin," pungkasnya. (*)
Editor: Rafika
