Penulis: Nelly Agustina
Samarinda, Presisi.co – Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo meminta Bankaltimtara segera lakukan klarifikasi terkait rencana Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini berkaitan dengan citra perusahaan dan akan berdampak dengan pemegang saham lainnya.
Purwadi menegaskan jika polemik ini terus dibiarkan dan tidak menuju kesepahaman antara Pemkot Samarinda dan Bankaltimtara bakal membuat masyarakat bertanya-tanya.
Apalagi, kata Purwardi permasalahan ini telah berlangsung cukup lama. Bankaltimtara bahkan disebutnya belum memberi klarifikasi apapun, bahkan pada pertemuan terakhir hanya perihal mengantar undangan RUPS saja ke Balaikota Samarinda.
“Ini harusnya tidak dibiarkan seperti bola liar, makanya harus segera diklarifikasi,” kata Purwadi saat dimintai pendapatnya melalui sambungan telepon seluler pada Minggu, 13 Agustus 2023.
APBD menurut dia memang harus dikelola dengan transparan dan akuntabel untuk mewujudkan good government. Hal ini juga terkait untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Wali Kota Samarinda hanya mengharap dana yang dititipkan dapat lebih produktif dan menghasilkan sehingga berdampak pada pembangunan,” ucapnya.
Dirinya juga mengutarakan pendapat terkait Ekstra Komptebel atau penghapusbukuan kredit macet. Sebagaimana yang dikatakan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat konferensi pers di Balaikota pada 21 Juli 2023 lalu.
Orang nomor satu di Samarinda itu menduga, Bankaltimtara menempuh jalan Ekstra Komptebel atas kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sebesar Rp 3,8 Triliun.
"Pertanyaannya, apakah benar langkah ekstra komptebel selama ini yang dilakukan Bankaltimtara disertai langkah pencadangan," tegas Andi Harun saat konferensi pers saat itu.
Sebagai salah satu pemegang saham dari bank berplat merah tersebut, Andi Harun bilang tentu ada risiko yang harus diterima. Utamanya, terkait besaran dividen yang akan diterima oleh para pemilk saham.
"Kalau pencadangan dilakukan, ujung-ujungnya akan menggerus laba yang berpengaruh langsung terhadap dividen bagi pemegang saham," nilainya.
Menanggapi hal itu, Purwadi menyarakan Bankaltimtara untuk segera melakukan klarifikasi atas dugaan yang dilontarkan Andi Harun. Jajaran direksi pun harus mendiskusikan secara aktif terkait hal ini.
Ia sampaikan, sumber dana bank itu terdapat dari pihak ketiga, yaitu dana yang dihimpun dari nasabah ataupun pemegang saham, jika terdapat Non-Performing Loan (NPL) pada proses keuangannya maka akan berdampak pada pembagian sahamnya.
“Sebenarnya ini tergantung Bankaltimtara yang harus membuktikan kinerjanyanya,” ucapnya.
Sementara,nkeputusan Andi Harun yang ingin melakukan pemindahan RKUD Pemkot Samarinda tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan pemegang saham lainnya, disebutnya sah saja. Purwadi justru khawatir, sikap Bankaltimtara yang cenderung berdiam diri bakal menimbulkan efek domino yang berpengaruh pada pemegang saham atau pemerintah daerah lainnya.
“Kalau sampai ditarik semua kan bahaya, makanya harus segera klarifikasi,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
