Penulis: Cika
Presisi.co - Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim) mengkritik rendahnya penyerapan anggaran yang baru mencapai 26,33% di Triwulan III tahun 2023. Fraksi Demokrat menilai bahwa hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan realisasi program.
Hal ini disampaikan oleh Perwakilan dari Fraksi Demokrat M. Amin dalam Rapat Paripurna ke 22 yang digelar pada Jumat (04/08/2023) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kutim. Rapat ini membahas nota penyampaian pemerintah terkait rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Fraksi Demokrat menyatakan pandangan umumnya yang mengusulkan agar pemerintah daerah bekerja sesuai dengan rencana kerja dan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Fraksi Demokrat juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada masalah yang kecil yang menjadi buah bibir di masyarakat, tetapi juga menyelesaikan dan merealisasikan semua rencana yang telah disusun.
“Sampai dengan periode triwulan ketiga ini, dimana pemerintah baru bisa menyerap anggaran sebesar 26,33% yang artinya terdapat ketidakmampuan dalam perencanaan dan realisasi program," papar M.Amin.
Fraksi Demokrat juga mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam rancangan perubahan KUA-PPAS 2023, yaitu dari Rp 5,945 triliun menjadi Rp 7,41 triliun, atau naik sebesar Rp 1,465 triliun dengan presentasi peningkatan mencapai 79,36 persen. Fraksi Demokrat berharap bahwa peningkatan pendapatan daerah ini dapat berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Fraksi Demokrat juga menyoroti beberapa program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama ruang kelas baru bagi anak sekolah dari SD hingga SMU. Fraksi Demokrat juga meminta agar pemerintah daerah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi termasuk mahasiswa, mengingat anak-anak sekarang adalah masa depan bangsa yang akan menjadi generasi penerus dan pengisi pembangunan.
“Kami meminta agar para siswa-siswi termasuk mahasiswa kita, di berikan beasiswa, mengingat anak-anak sekarang adalah masa depan bangsa yang akan menjadi generasi penerus dan pengisi pembangunan menggantikan generasi sebelumnya di masa yang akan datang sesuai amanah UUD dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucapnya.
Fraksi Demokrat berharap bahwa APBD Perubahan 2023 dapat berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutim. Fraksi Demokrat juga mengapresiasi kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kutim dalam penyusunan rancangan perubahan KUA-PPAS 2023.
