search

Advetorial

DPRD Kutimkutai timurfaizal rachman

APBD 2023 Baru Terealisasi 48,62 Persen, DPRD Kutim Minta Pemerintah Percepat Penyerapan Anggaran

Penulis: Redaksi Presisi
Senin, 29 Mei 2023 | 118 views
APBD 2023 Baru Terealisasi 48,62 Persen, DPRD Kutim Minta Pemerintah Percepat Penyerapan Anggaran
anggota DPRD Kutim Faizal Rachman

Sangatta, Presisi.co - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang telah terealisasi sekitar Rp2,8 triliun. Atau 48,62 persen dari total APBD yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni sebesar Rp5,9 triliun.

Anggota DPRD Kutim Faizal Rachman mengatakan realisasi APBD tahun ini sudah baik. Sebab, di pertengahan bulan saja realisasi sudah hampir 50 persen.

"Realisasi APBD kita, kalau misalkan menghitung progres dengan saat ini memasuki bulan 6 (Juni) ini kan sudah maksimal, artinya sudah baik dari sisi APBD," ucap Faizal Rachman saat ditemui awak media di Ruang Kerjanya, Senin (29/5/2023).

Dia mengungkapkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kutim dari yang direncanakan sekitar Rp237 miliar baru 13 persen yang terealisasi atau sebesar Rp31 miliar. Sedangkan Pajak Daerah Kutim baru Rp26 miliar dari Rp105 miliar yang ditargetkan dewan.

"TKDD kita dari Rp4,7 triliun yang direncakan itu terealisasi Rp2,4 triliun sudah 52 persen, berarti sudah baik dari sisi pendapatan. Artinya transfer pusat ke daerah ini sudah lancar," ungkapnya.

Anggota Komisi B DPRD Kutim tersebut memaparkan pendapatan lain-lain yang sah. Dari provinsi ke daerah targetnya senilai Rp974 miliar yang sudah masuk kedalam kas daerah senilai Rp381 miliar atau sekitar 39,12 persen.

"Sekarang yang riskan itu belanjanya. Dari belanja 5,9 triliun yang baru dibelanjakan itu Rp724 miliar baru 12 persen. Belanja pegawai terealisasi 29 persen, karena ini kan gaji, belanja modal baru Rp7 miliar baru 0,36 persen," paparnya.

Menurutnya, anggaran Rp1,9 triliun yang dialokasikan baru terserap sampai dengan bulan Mei hanya Rp7 miliar. Sementara saat ini akan dilakukan percepatan pembangunan.

"Inilah yang saya bilang, pemerintah perlu percepatan dalam proses penyerapan anggaran," pungkasnya. (editor: jon).