Penulis: Presisi 1
Presisi.co - Anggota DPR RI Adian Napitupulu murka atas kebijakan pemerintah pusat yang melarang bisnis pakaian impor bekas (thrift), lantaran dianggap mengganggu bisnis industri tekstil Indonesia.
Adian Napitupulu justru menegaskan seharusnya pemerintah mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri UMKM Teten Masduki.
"Gua dilantik menjadi anggota DPR dengan jas bekas yang gua beli di Gedebage (Bandung) maksud gua apa hubungannya gitu ya? (Dilarang bisnis thrifting). Kalau misalnya ada masalah pajak, ya, tagih pajak," sebut Adian Napitupulu.
Adian Napitupulu menegaskan, jika bisnis thrifting mengganggu industri tekstil UMKM, maka pemerintah mestinya memperkuat pembinaan UMKM. Bukan malah mematikan bisnis thrifting.
Bareskrim Polri saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) guna menindak praktik bisnis thrifting.
"Hari ini, Selasa 14 Maret 2023, Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting," tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Direktur Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Yuana Rochma Astuti menjelaskan, baju thrifting jadi ancaman brand fashion lokal karena harganya cenderung lebih murah, sehingga jadi pilihan baru bagi masyarakat Indonesia.
"Sebenarnya iya, tetapi ya itu tadi kita nggak menafikan bahwa memang di setiap ini ada risiko," kata Yuana seperti diberitakan Suara.com, jaringan Presisi.co. (*)
Editor: Rizki
