Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kolaborasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023 yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) di Ruang Batara Kantor Bappeda, Tenggarong, Selasa 8 November 2022 dihadiri langsung oleh perwakilan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas RI, Dinar Dana Kharisma selaku Koordinator Bantuan Sosial.
Dinar Dana Kharisma secara virtual memberikan materi terkait upaya pengetasan kemiskinan di daerah.
Ia mengatakan, registrasi sosial ekonomi sebagai upaya mewujudkan satu data pembangunan khususnya dalam akurasi penyaluran program bantuan sosial berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Kementerian PPN/Bappenas menyambut baik atas gagasan Pemkab Kukar dalam menggelar rakor upaya pengentasan kemiskinan ekstrim khususnya di wilayah kabupaten Kukar,” ujarnya.
Dinar Dana Kharisma melanjutkan, prinsip percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara nasional bergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, pendekatan multidimensi, konvergen dan komplementer, koordinasi dan kerjasama multi pihak, sosialisasi dan edukasi dan terpantau dan terkendali.
Adapun pemantauan dan evaluasi kemiskinan ekstrim dilakukan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi di mana persiapan pemantauan seperti rancangan monev wilayah prioritas, input data penerima manfaat program KKE, proses identifikasi penerima, output keluarga miskin ekstrim.
"Kemudian evaluasi dilakukan berdasarkan perubahan status kesejahteraan dan graduasi program yakni proses jangka pendek, dampak jangka menengah dan panjang dengan berdayanya penerima bantuan dan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem," jelas Dinar sapaan karibnya.
Dinar menjelaskan, registrasi sosial ekonomi akan mendukung perencanaan dan penganggaran mulai dari berbasis bukti, target tepat dan anggaran efektif dengan regsosek mewujudkan perencanaan pengangaran berbasis bukti dengan satu data Indonesia.
“Satu data Kukar sangat tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem yang terfokus dalam perencanaan berbasis bukti, penyusunan dan penargetan program hingga peningkatan efektivitas dan efosiensi penganggaran,” katanya. (*)
Editor: Yusuf
