Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Perilaku manusia yang berlebihan, turut menjadi salah satu faktor rusaknya kondisi alam hingga menyebabkan bencana yang sulit dihindari. Termasuk banjir yang terjadi di Kota Samarinda.
Belakangan, momok menahun yang kerap merepotkan warga Ibu Kota Kaltim ini, diduga kuat terjadi, karena pembukaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok pihak. Termasuk, maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang kerap memicu perlawanan warga.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan bahwa saat ini daerah aliran sungai (DAS) Sungai Mahakam juga mengalami masalah sedimentasi cukup serius. Itu diungkapkannya usai menghadiri simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Hotel Mercure Samarinda, Selasa 5 Oktober 2021 lalu.
"Dari Pemerintah Pusat juga menyatakan bahwa ada problem DAS Mahakam, padahal itu sangat strategis," ucapnya.
Orang nomor satu di Samarinda itu menjelaskan, saat hujan dengan curah tinggi mengguyur bagian hulu sungai yang dimulai dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), lalu turun ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar), kemudian melewati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga akhirnya sampai ke Samarinda. Menyebabkan anak-anak Sungai Mahakam di Samarinda seperti Sungai Karang Mumus (SKM), Sungai Karang Asam Besar (SKAB), Sungai Karang Asam Kecil (SKAK), dan puluhan sungai-sungai kecil lainnya mengalami over penampungan dan membuat air meluap. Sehingga, turut memengaruhi banjir di Samarinda.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kalimantan, Arman Effendi, membenarkan pernyataan orang nomor satu di Samarinda itu.
"Kalau bicara tentang itu, tidak salah apa yang dikatakan pak wali kota. Betul saja. Cuma perlu kami lihat bahwa kaitannya seperti apa? Pasti kan bicara banjir ya. Akhirnya cakupan-cakupan daya tangkapan DAS kita, kemampuan sungai kita untuk mengalihkan air permukaan itu tidak cukup. Debitnya terlalu besar," ungkap Arman Effendi saat dikonfirmasi, Rabu 6 Oktober 2021.
Berdasarkan hasil penelitian sementara yang dilakukan pihaknya, laju sedimentasi dari DAS Mahakam dengan beberapa sungainya saat ini memang tergolong tinggi. Sementara, penanganan akan persoalan tersebut, dibatasi oleh tiap kebijakan lembaga masing-masing pihak.
"Kami lebih melakukan penurapan yang cakupannya skala nasional," ujarnya.
Diterangkan Arman, aktivitas pembukaan lahan yang kian massif, jika dikonversikan mulai dari yang dilakukan perusahaan industri ekstratif, ditambah dengan bukaan lahan oleh pendiri perumahan swasta hingga lahan pribadi sebanyak sekian hektare, dilakukan dengan mengupas daerah resapan dan tangkapan air menjadi lahan terbuka. Sehingga, laju air permukaan yang membawa lapisan tanah teratas ke tampungan-tampungan sungai.
"Yang lama kelamaan akan menjadi dangkal," tegasnya.
Upaya menghambat laju sedimentasi tersebut lanjut Arman, tidak optimal jika pembukaan lahan secara massif terus berlanjut. "
"Itu tidak bisa sejajar. Kami kejar-kejaran terus dengan program," keluhnya.
Maka itu, kata Arman, penambang ataupun pengembang lahan diimbau untuk membuat kolam retensi, untuk menghambat laju sedimentasi.
"Upaya itu untuk menyelaraskan, boleh dibuka (lahan) tapi harus ada penanganan," tegasnya kembali.
Meski demikian, Arman tak menampik secara alami sedimentasi juga pasti bakal terjadi. Setiap ada aliran air permukaan, menurutnya akan membawa kotoran. Tapi selama resapan air terjaga, jata dia,air permukaannya debitnya akan jauh berkurang.
"Potensi sedimentasi itu kecil. Yang membawa itu kan aliran air permukaan. Itu yang membuat banjir. Sehingga dia tidak masuk filterisasi," pungkasnya. (*)
Editor: Yusuf
