Penulis: Opini
Presisi.co - Indonesia merupakan negara kepulauan atau yang dikenal dengan negara kemaritiman, memiliki visi sebagai poros maritim dunia dengan tujuan untuk menjadikannya negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai negara maritim. Perairan laut Kalimantan timur memiliki sumberdaya kelautan yang sangat luas, potensi perikanan dan kelautan yang tersebar di 14 kabupaten, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terletak di Laut Sulawesi berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Melimpahnya sumberdaya perikanan di Laut Sulawesi membuat nelayan dan kapal asing penangkap ikan melakukan praktek Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi bagaimana masalah ini bisa terjadi?
Laut Sulawesi dikenal sebagai kawasan jenis ikan pelagis, memiliki nilai harga yang tinggi. Hal ini yang membuat banyak nelayan asing tertarik menangkap ikan di lokasi tersebut, dengan mengunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan kelestarian lautan. Maraknya illegal fishing di perairan perbatasan Indonesia-Filipina dikarenakan kondisi geografis yang sulit, serta masih minimnya sarana dan prasarana yang menjadi faktor para aparat keamanan dalam menjangkau perairan tersebut.
Praktek IUU Fishing dilakukan perompak untuk memperoleh hasil tangkap yang maksimal dengan cara ilegal merupakan tindakan kejahatan dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kejahatan ini tidak hanya terikat pada penangkapan ikan ilegal, namun juga termasuk dalam pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, praktik pembudakan diatas kapal, dan melakukan praktik perdagangan yang ilegal. Permasalahan ini akan berdampak untuk kedepannya jika terus berkelanjutan, lalu bagaimana ancaman di masa depan ?
Penangkapan ikan secara ilegal memiliki beberapa ancaman seperti dari sektor ekonomi karena hilangnya devisa negara dari penjualan ikan secara ilegal ke luar negeri, hal ini juga dapat berdampak pada ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang di pasarkan ke luar negeri. Dan ancaman kedepanya adalah kelestarian sumberdaya kelautan dengan rusak nya terumbu karang yang memiliki peran penting bagi kehidupan biota laut serta akan berdampak pada turunnya stok ikan di perairan tersebut.
Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. Kep. 45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI mencatat potensi perikanan laut di perairan Indonesia mencapai 6,5 juta ton/tahun namun potensi yang ada belum dapat dioptimalkan secara berkesinambungan. Maraknya Kejahatan IUU Fishing ini semakin berdampak pada potensi perikanan di Indonesia, dan menjadi hambatan dalam mengimplementasikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan ini BEM KM UNMUL 2021 menentang praktik IUU Fishing dan melawan segala macam tindakan ilegal di perairan laut Indonesia maupun dunia, serta mengecam pemerintah agar bertindak tegas sesuai peraturan KEPMEN KP Nomor 50 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Ureported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Penulis: Abdullah Faqih (Staff Kementerian Sosial Politik BEM KM Universitas Mulawarman)
***
Opini ini adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi Presisi.co
