Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Kaltim menjadi salah satu dari lima provinsi yang diberikan rapor merah oleh Presiden RI Joko Widodo dalam hal penanganan pandemi.
Hal tersebut diperkuat dengan PPKM Level 4 di lima daerah di Kaltim yang diperpanjang hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun melontarkan kritik atas program-program Pemprov Kaltim dalam penanganan pandemi yang dinilai kurang efektif. "Malu lah sebagai warga Kaltim dapat rapor merah. Programnya tidak jelas, bagaimana mau mengatasi masalah. Sumber masalahnya saja tidak tahu," ungkap Samsun, Senin 9 Agustus 2021 malam.
"Kita baru bisa mengatasi masalah kalau akar masalahnya diketahui. Ini tidak teridentifikasi kata gubernur kurang lebih begitu. Pokoknya meningkat saja (kasus Covid-19)," tambahnya.
Menurut Samsun, lonjakan kasus Covid-19 di Kaltim seperti fenomena gunung es. Angka Covid-19 yang berhasil di-tracing barulah angka yang berhasil diidentifikasi saja. Sedangkan kasus Covid-19 yang tidak ter-tracing di masyarakat malah jauh lebih banyak. "Menurut saya, ini tidak bisa dibendung. Penyekatan sana-sini juga terkesan tidak serius. Ada tidak (penyekatan) yang serius yang memang benar-benar tidak boleh memasuki suatu kawasan. Tapi tetap pakai jam (durasi)," ujarnya.
Masyarakat disebut Samsun sudah terlalu lama dibatasi dengan aturan penyekatan. Ia menyebut masyarakat tidak bisa selamanya dikekang aturan, sementara mereka perlu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
"Kalau diibaratkan sapi, dicucuk hidungnya sudah tidak akan bergerak. Tapi manusia tidak bisa dikekang begitu, selalu mencari jalan untuk menghindari penyekatan. Jadinya tidak efektif. Kemudian PPKM, masyarakat kita butuh makan, Bos!" ungkapnya.
Meski demikian, lanjut Samsun, dalam kondisi ini masyarakat juga tidak bisa disalahkan, di samping petugas kesehatan yang sudah lelah menangani banyaknya pasien. Satu-satunya solusi adalah dengan mempercepat penyebaran vaksinasi untuk menciptakan kekebalan secara komunal. "Masalahnya, vaksinasi kita masih rendah. Dosis pertama baru sekitar 18,37 persen, dosis kedua baru 11,97 persen. Ini perlu ada lobi-lobi khusus kepada pemerintah pusat untuk memberikan dosis vaksinasi lebih banyak di Kaltim. Nah ini lobinya tingkat tinggi, harus kepala daerah yang maju," tegasnya.
Samsun menegaskan, jika pengadaan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan Pemprov Kaltim secara mandiri, maka lebih baik dilakukan secepatnya. Sebab, APBD Kaltim 2021 masih menunjang hal tersebut dilakukan. "Kalau perlu dan memang boleh, kita pengadaan sendiri vaksinasi. APBD kita kuat kok," terangnya.
Diketahui, APBD Kaltim 2021 sebesar Rp 11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp 9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 12,27 miliar.
Samsun menyebut, serapan anggaran itu baru hanya 20 persen realisasinya. Sebagian besar didominasi pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, BBM kendaraan dinas, ATK kantor, biaya operasional, dan lain-lain. "Kalau dalam bentuk kegiatan fisik itu belum ada," ungkapnya.
Sementara itu, menurutnya, sembako bukanlah solusi yang bisa diberikan dan tidak memiliki pengaruh banyak. Lantaran hanya bertahan satu hingga dua hari. "Sembako tidak begitu efektif. Vaksin saja diperbanyak," pungkasnya. (*)
Editor: Rizki
