Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co – Pemprov Kaltim menggelar musrenbang untuk menyusun perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2023, Kamis 22 April 2021 di Kegubernuran.
Perubahan RPJMD ini dilandasi kebijakan nasional yaitu Peraturan Presiden 19/2020 tentang RPJMN 2020-2024 tentang Rencana Pemindahan IKN dan Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta, adanya pandemi yang membuat isian RPJMD Kaltim mengalami beberapa perubahan. Tema perencanaan pada 2022 menjadi Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Menyambut IKN.
Terdapat perubahan perihal target dan sasaran. Hal ini karena adanya pencapaian makro pembangunan Kaltim pada 2020 yang berubah.
Dari segi laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Kaltim terkontraksi selama pandemi sebesar 2,85 persen. Indeks pembangunan manusia berada dalam kategori tinggi, dan di atas rata-rata nasional. Sehingga terjadi penurunan akibat pengeluaran per kapita yang menurun sebesar 76,24 persen.
Dari segi tingkat pengangguran terbuka meningkat 0,93 persen atau 6,87 persen namun masih berada di bawah rata-rata nasional 7,07 persen. Tingkat kemiskinan pada 2020 sebesar 6,64 persen atau meningkat 0,7 persen.
Produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita menurun Rp 15,13 juta atau Rp 160,11 juta. Indeks gini meningkat 0,335.
Sehingga target indikator makro 2023 ikut berubah. Dalam perubahan RPJMD ini, ditambahkan target indikator PDRB per kapita sebesar Rp 175 juta dan target tingkat pengangguran sebesar 6,50 persen.
Selain itu, target tingkat kemiskinan yang semula 5,70 persen menjadi 5,90 persen. IPM semula 76,87 persen menjadi 77,75 persen. Indeks gini 0,326 menjadi 0,308.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebut, naiknya angka kemiskinan di Kaltim masih dalam kategori rendah. "Naik tapi tetap rendah. Ini karena Kaltim menjadi gula bagi daerah lain. Se-Kalimantan yang paling banyak didatangi Kaltim. Jadi bukan karena kami tidak membangun," tutur Hadi.
Gubernur Kaltim Isran Noor meminta tujuan musrenbang diutamakan. Perancangan strategis program Kaltim bisa menyelesaikan persoalan pembangunan. “Dengan berjalannya vaksinasi dan Undang-Undang IKN masuk prolegnas prioritas 2021, mari seluruh stakeholder berupaya memulihkan sosial ekonomi di Kaltim,” sebutnya.
Acara ini dihadiri Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara virtual, dan staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Djantoro. Serta seluruh OPD dan pimpinan kabupaten/kota se-Kaltim secara langsung maupun virtual. (*)
Editor: Rizki
==
Tujuh agenda pembangunan Kaltim terbaru:
1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
2. Pengembangan pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi
3. Penguatan peran dan kapasitas ekonomi kerakyatan
4. Pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi
5. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah
7. Pemulihan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial masyarakat karena pandemi.
