Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyampaikan jika Indonesia menduduki rangking tertinggi sebagai negara rawan bencana hidrometeorologi maupun geologi. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Rakornas BNPB di Istana Negara, Rabu (3/3/2021) kemarin.
"Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 (negara) paling rawan risiko bencana di dunia,” ujar Jokowi.
Ia merinci, berdasarkan data yang disampaikan BNPB kepada dirinya, tercatat ada 3.253 bencana di Indonesia, dari bencana hidrometeorologi hingga bencana geologi per Februari 2020 sampai dengan Februari 2021.
"Karena itu, dalam Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Jakarta, hari ini saya kembali mengingatkan agar dalam mengurangi risiko, aspek pencegahan dan mitigasi bencana harus diutamakan," tegasnya.
Terkait itu, Jokowi menyebut jika Pemerintah sejatinya sudah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024, kendati demikian, pelaksanaan rencana tersebut tak hanya ditujukan untuk penanggulangan jangka panjang saja.
"Yang paling utama adalah pelaksanaannya. Misalnya, standar bangunan tahan gempa fasilitas umum dan fasilitas sosial, harus dikawal dan diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar sesuai dengan standar.
Kedua, lanjut Jokowi, kebijakan yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, harus terhindar dari ego sektoral dan ego daerah dalam penanganan bencana. Tiap pihak diminta untuk saling mengisi, saling menutupi. Ketiga, manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat.
"Terakhir, edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan harus terus-menerus ditingkatkan yang dimulai dari keluarga, melakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, agar warga semakin siap menghadapi bencana," terangnya.
Dijelaskannya, Indonesia menduduki ranking tertinggi baik untuk rawan bencana hidrometeorologi maupun geologi. Jumlah penduduk yang besar membuat bencana itu berisiko menimbulkan banyak korban.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Presiden mendorong upaya mencegah terjadinya bencana dan mitigasi.
“Kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan sepeti itu tidak boleh terjadi,” jelasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2020, setiap kota sudah memiliki rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024. Presiden berharap, rancangan tersebut bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan efektif dalam upaya penanggulangan juga mitigasi bencana yang terintegrasi.
Mengutip pernyataan Kepala BNPB, Doni Monardo melalui VOA Indonesia menyebut, mitigasi bencana serta aspek pencegahan terus dilakukan. Pihaknya juga telah melakukan kolaborasi pentahelix antara pemerintah dengan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha, komunitas relawan dan juga media.
“Indonesia membuktikan bahwa pengendalian COVID-19 bisa dilaksanakan paralel dengan upaya menjaga kegiatan sosial ekonomi tetap berjalan, masyarakat sedapat mungkin tidak terpapar COVID-19 tetapi juga tidak terkapar PHK atau kehilangan pekerjaan,” tuturnya.
Doni yakin kolaborasi pentahelix ini akan membuat Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19 dan mendorong upaya pemulihan ekonomi.
