Penulis: Awaluddin
Tenggarong, Presisi.co - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui Bidang E-Government menggelar kegiatan Penilaian dan Standarisasi e-Government Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui teknologi informasi dan komunikasi ini dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Selasa (1/12/2020). Acara ini dihadiri 15 OPD dari 30 OPD yang masuk dalam pemetaan standarisasi E-Government.
Asisten Tiga Setkab Kukar, Irfan Pranata yang mewakili Plt Bupati Kukar Chairil Anwar membuka langsung acara ini. Dia menyebut dari 58 Organisasi Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 30 Perangkat Daerah yang diundang untuk pemetaan Standarisasi E-Government.
Menurut Irfan, pertimbangannya adalah bahwa ke-30 Perangkat Daerah ini telah memiliki dan mengoperasikan aplikasi pendukung kinerja terutama yang berkaitan dengan layanan publik di lingkungan kerja masing-masing.
Kegiatan ini ditujukan untuk menilai 5 dimensi/aspel implementasi unsur e-Government berupa Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Penilaian dilakukan oleh Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, Inspektorat Provinsi Kaltim dan Universitas Mulawarman.
"Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government disebutkan bahwa Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat,” ujar Irfan.
Dua modalitas itu adalah masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.
Selain itu masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara.
Kepala Dinas Kominfo Kukar Bahteramsyah menyebut k egiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi performa pengembangan dan implementasi e-Government di tingkat Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan e-Government dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan layanan publik dengan melakukan pembangunan infrastruktur TIK dan mengembangkan berbagai aplikasi dan inovasi,” terang Bahteramsyah.
Bahteramsyah berharap target dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Rekomendasi itu baik dalam menyusun kebijakan maupun dalam perencanaan dan penganggaran belanja TIK sehingga investasi dan implementasi TIK menjadi lebih efektif dan efisien.
Editor : Oktavianus
