Penulis: Nur Rizna Feramerina
Samarinda, Presisi.co - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Nasional secara virtual di Command Centre, Dinas Komunikasi dan Informatika Samarinda pada Rabu (18/11/2020).
Rakornas tersebut mengenai arahan dari LKPP pusat dan juga adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tentang upaya menguatkan daerah dalam penyerapan APBD dan APBN. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pelaksanaan proyek di daerah maupun pusat.
Asisten III Kota Samarinda, Ali Fitri Noor menjelaskan bahwa Presiden RI meminta adanya percepatan yang diikuti dengan selektivitas dalam lelang barang/jasa.
“Hasil kajian dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi penyimpangan. Karena korupsi banyak di pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Selain itu, LKPP pusat juga mewanti-wanti 2 hal. Pertama, daerah untuk berupaya menggunakan APBD sehingga daya serapnya semakin baik. Yang kedua Ketua LKPP pusat permasalahan pengadaan barang/jasa terbentur pada terbatasnya tenaga fungsional.
Ali Fitri menjelaskan tenaga ahli di pengadaan barang dan jasa Samarinda dinilai masih kurang. Karena Samarinda hanya memiliki 7 orang tenaga ahli. Sedangkan proyek di Samarinda pada tahun 2020 berjumlah sekitar 230 proyek.
“Jadi 1 orang 30 proyek, ini tidak memadai, idealnya barang dan jasa di Samarinda punya tenaga 30 orang. Jadi per orang menangani 5 proyek,” ungkapnya.
Setelah melakukan vidcon, Ali mengadakan rapat dengan Plt Kabag PBJ dan Kepala Inspektorat untuk mengupayakan penambahan tenaga ahli yang memiliki sertifikasi. Sehingga optimalisasi pelaksanaan proyek di Samarinda berjalan dengan baik.
“Nanti akan dilaporkan ke pak Walikota dan Sekda untuk mengadakan diklat guna menyiapkan tenaga ahli,” tambahnya.
Ali berharap, penambahan ini bisa direalisasikan secepat mungkin, agar di tahun 2021 bisa lebih teroptimalisasi.
“Harapannya ada 15-20 orang yang punya sertifikasi tenaga ahli. Karena 7 susah sekali. banyak kegiatan yg dilelang, banyak aturan dan dokumen harus diuji,” tutupnya.
