Penulis: Nur Rizna Feramerina
Kaltim, Presisi.co - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Suprio membeberkan jika inisiasi penyiaran digital telah dimulai sejak 2017 lalu. Lembaga Negara Independen yang beralamat di Jalan Juanda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat itu disebutnya ingin memenuhi hak informasi warga di daerah perbatasan.
"Saat itu Kemkominfo telah mendapatkan multiplexer di daerah perbatasan, kemudian KPI berinisiatif agar bisa digunakan juga oleh TV Swasta lainnya,” ungkap Agung, saat menghadiri sosialisasi dan publikasi "Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Digital Penyiaran di Hotel Aston Samarinda pada Kamis (22/10/2020).
Dalam sambutannya, Ketua KPI ini banyak mengungkap tantangan penyiaran di Indonesia, baik saat ini maupun yang akan datang. Laju perkembangan teknologi penyiaran saat ini juga disebutnya cukup memadai untuk memenuhi hak informasi masyarakat. Meski begitu, Indonesia disebutnya, harus belajar dari negara lain seperti Italia dan Thailand yang dianggap gagal melakukan migrasi penyiaran digital.
"Karena banyak media digital, mencari iklan jadi makin sulit, saya kira kita perlu antisipasi hal tersebut,” sambungnya.
Disamping itu, sikap optimis KPI Pusat ini kian terpacu seiring dengan ancang-ancang pemerintah untuk menghadirkan jaringan 5G, yang hingga kini masih menanti untuk segera diimplementasikan. Ditambah, frekuensi saat ini masih dikuasai oleh lembaga penyiaran.
"Namun sekarang belum bisa karena masih 4G,” bebernya.
Acara yang ditujukan untuk menyeragamkan aksesibilitas informasi antara masyarakat kota dan masyarakat di perbatasan ini diselenggarakan KPI bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kemkominfo RI. Hadir pula empat narasumber, anggota Komisi I DPR RI, Menkominfo, Wakil Ketua KPI Pusat dan Direktur BAKTI melalui sambungan virtual lewat aplikasi Zoom.
Editor : Oktavianus
