Penulis: Topan
Presisi.co - Setelah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi kinerja jajaran Kabinetnya, kini keritikan lebih spesifik dilontarkan oleh Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Adian Napitupulu, terhadap Mentri BUMN Erick Thohir. Aktivis 98 yang kini tengah menjabat sebagai anggota Komisi VII DPR RI ini menilai, hingga saat ini Pemerintah belum memiliki data yang valid tentang jumlah BUMN, dari data yang disajikan oleh kementerian, jumlah BUMN kita saat ini yakni diperkirakan antara 1000 s/d 1200.
"Angka yang disajikan dalam hal ini masih diperkirakan atau masih ada kata antara, artinya data ini tidak valid. Memang sering kita dengar istilah BUMN, ANAK BUMN, CUCU BUMN & CICIT BUMN, tapi sampai saat ini rakyat tidak pernah disajikan data yang pasti berapa jumlah BUMN kita sesungguhnya, ini masih soal jumlah BUMN".
Pernyataan tersebut, disampaikan oleh Adian saat hadir dalam kesempatan diskusi terbuka "Bincang Santai Adian Napitupulu" yang disiarkan langsung di melalui YouTube. Pada Kamis (23/07/2020/) malam.
Selain meragukan validitas data jumlah BUMN yang ada saat ini, lebih jauh Adian juga menyoroti adanya dugaan rangkap jabatan di tubuh BUMN, Adian menilai, Mentri BUMN Erick Thohir masih tidak transparan dalam hal rangkap jabatan. Bahkan, menurut Adian di era Erick Thohir kasus rangkap jabatan di BUMN jauh lebih banyak ketimbang era Mentri sebelumnya
"Disisi lain perihal rangkap jabatan masih tidak transparan dari Erick thohirnya sendiri, memang saya tidak menafikkan rangkap jabatan itu terjadi sejak dari masa jabatan dua menteri sebelum Erick thohir, tapi di era menteri BUMN sekarang rangkap jabatan itu berlipat ganda. Pada masa Menteri Dahlan Iskan itu terdapa 227 Rangkap jabatan komisaris-Direksi BUMN, di era Rini Sumarno 222 Rangkap jabatan, di era menteri sekarang (Erick Thohir) terdapat 564 rangkap jabatan. Melihat hal ini, apa yang sudah dikerjakan menterinya kalau dia bicara mau perampingan ditubuh BUMN?" Ungkap Adian.
Di sisi lain, Aktivis Forum Kota (Forkot) di era tahun 1998 itu, juga menaruh harapan besar pada BUMN. Menurut Adian, di tengah masa kerisis akibat pedemic, BUMN merupakan benteng terakhir rakyat untuk bertahan dan menggantungkan kebutuhan bangsa dan negara.
"Sedangkan harapan kita, BUMN harus menjadi benteng terakhir bagi rakyat menggantungkan nasib oleh karena segala aspek kebutuhan kita sebagai bangsa dan Negara itu semua ada pada BUMN. Mau bicara tani ada, perkebunan ada, perikanan ada, senjata ada, bahan peledak ada BUMN kita dll, semuanya ada dan dijalankan BUMN tapi yang jadi persoalan itu tidak dijalankan oleh kementerian BUMN." Pungkas Adian.
