Penulis: Rian
Kukar, Presisi.co – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kukar melaui Rapat Paripurna Istimewa yang digelar pada Rabu (27/5/2020) lalu.
Penyampaian rekomendasi atas LKPj Bupati Edi Damansyah di Tahun Anggaran 2019 disampaikan oleh Anggota DPRD Kukar dari Fraksi Golkar Hamdan.
Setelah menyampaikan rekomendasi dari Komisi I dan Komisi II DPRD Kukar pada berita sebelumnya. Kali ini, Hamdan turut menyampaikan sorotan Komisi III dan Komisi IV atas LKPj Bupati Edi Damansyah.
Komisi III DPRD Kukar disebut Hamdan menyoroti keberadaan lima terminal angkut yang masing-masing berada di kawasan Timbau, Pasar Tangga Arung, Kota Bangun, Handi dan Muara Badak.
Komisi bidang pembangunan itu menilai bahwa Pemkab Kukar belum optimal memanfaatkan fasilitas tersebut. Termasuk minimnya rambu jalan yang dikhwatirkan membahayakan penggunan jalan.
Selain itu, Komisi III juga dikatakan Hamdan turut menyoroti beberapa proyek yang tak berjalan sejak tahun 2019 lalu. Mulai dari pembangunan jembatan di Muara Jawa dengan progres 0 persen hingga pemenuhan air bersih di 18 Kecamatan yang belum tercapai.
“Sangat disayangkan, pencairan bantuan pertanian untuk masyarakat, sulit dicairkan, “ paparnya.
Komisi III dikatakan Hamdan mengingatkan Pemkab Kukar untuk segera mengevaluasi penerapan Perbup Kukar Nomor 26 Tahun 2013 tentang Bantuan Hibah dan Bansos, lantaran pencairan bantuan dirasa sulit.
Kejadian tersebut, dinilai tak hanya terjadi pada proses pencairan bantuan di sektor pertanian. Namun turut terjadi di sektor perkebunan rakyat hingga progres pencairan terpantau 0 persen.
“Program perkebunan rakyat sudah bagus, namun regulasi pendukungnya tidak mendukung,” jelasnya.
Terkait rekomendasi Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan dikatakan Hamdan mengingatkan Pemkab Kukar untuk kembali melaksanakan stimulus pendidikan dalam bentuk beasiswa dan kontrak kerjasama.
“Selain itu, besaran tunjangan untuk guru didaerah terpencil juga harus dievaluasi, agar guru dipedalaman bisa sejahtera, “ ucapnya.
Komisi IV juga disebutnya mengaku prihatin akibat target pengadaan faskes sebanyak tiga unit, hanya satu yang terealisasi. Pun begitu terhadap target pengadaan tenaga kesehatan non PNS. Dari target 250 orang yang direncanakan, tak satupun yang terealisasi.
“Yang lebih memprihatinkan, Komisi IV menilai pengadaan makanan tambahan bagi anak-anak miskin, target dari 80 anak yang terealisasi hanya 10 anak saja. Validasi data kemiskinan saat ini juga tidak jelas, meski basis data terpadu sudah tersedia, tapi dilapangan datanya berubah. Program rehabilitasi sosial terealisasikan hanya 57,48 persen.
Selain itu, Komisi IV juga menyarankan agar Pemkab Kukar membangun lebih banyak taman bermain ramah anak di ruang publik. Fasilitas tersebut diyakini dapat mendukung kualitas perkembangan anak di Kukar.
Editor : Oktavianus
