Penulis: Putri
Samarinda, Presisi.co - Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) kemarin pada hari Kamis lalu melakukan kunjungan ke 2 rumah sakit di Balikpapan. Rumah sakit Kanujoso Djatiwibowo dan rumah sakit Pertamina.
Hal ini disampaikan anggota pansus Nidya Listiyono kepada wartawan Presisi. Ia menyampaikan, salah satu tugas pansus adalah memastikan rumah sakit yang ada di Kaltim memiliki peralatan yang memang dibutuhkan untuk mendeteksi Covid-19.
"Jadi kemarin kita dapat info, anggaran kan sudah kita setujui kita lagi monitoring bagaimana penyalurannya terhadap dana-dana tersebut," ucap Tyo, panggilannya.
Sebagai informasi rumah sakit Pertamina telah memiliki alat Polymerase Chain Reaction (PCR). Ada pula Reagen yang merupakan cairan untuk tes virus corona dengan metode PCR.
"Tinggal bagaimana ini proses verifikasi sertifikasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) RI saja," sambungnya.
Lebih lanjut, rekomendasi tersebut masih dalam proses. Tujuannya agar rumah sakit tersebut bisa menjadi rujukan untuk penanganan Covid-19.
"Rumah sakit Pertamina meminta surat kesediaan untuk menjadi rujukan, karena mereka siap membantu bersama-sama pemerintah Kaltim untuk penanganan Covid-19 ini," jelasnya.
Kemudian di Rumah Sakit Kanujoso telah tersedia alat TCM (Tes Cepat Molekular). Alat tersebut menggunakan catrid namun mesin ini terbatas karena hanya 4 sample yang bisa diperiksa. Tingkat akurasi TCM sendiri dari 95 sampai 98 persen sama dengan PCR.
"Kita sudah ketemu direktur rumah sakit Kanujoso dan rumah sakit Pertamina secara prinsip mereka siap dan kita juga lagi memonitoring juknis pemberian insentif terhadap garda terdepan tim kesehatan," paparnya.
Namun, keberadaan tenaga pendukung seperti staf pembantu dan petugas kebersihan masih menjadi kendala saat ini. Meski demikian, Pansus Covid-19 DPRD Kaltim dipastikan Tyo segera mencari solusi untuk memastikan agar permasalahan itu segera teratasi.
"Mereka juga mempunyai potensi terdampak, karena di juknis itu tidak termaksuk di dalamnya. Nah makanya, kita akan bahas di DPRD Provinsi, apakah hal ini bisa kita cover. Kita juga akan bicara dengan gugus tugas, supaya ini bisa di maksimalkan," jelas Tyo.
