Penulis: 
Nasional, Presisi.co – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati merilis hasil virtual meeting G20 bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang dihadiri oleh seluruh negara anggota G20.
Dikatakan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 akan mengalami penurunan yang signifikan, akibat 186 negara di dunia terjangkit pandemi global corona atau Covid-19.
“G20 sepakat untuk bersama-sama menghadapi ancaman global yang mengancam keselamatan manusia dari sisi kesehatan, ekonomi, dan keuangan,” tulis Sri Mulyani dari laman sosial medianya, Selasa (24/3/2020)
Untuk itu, Ia melanjutkan negara anggota G20 bersepakat untuk sama-sama menghadapi ancaman penyebaran virus corona dengan mendorong usaha percepatan pembuatan vaksin melalui dukungan terhadap riset.
“Indonesia pun sudah menetapkan berbagai kebijakan tanggap covid-19. Di bidang kesehatan, Kemenkeu dan BNPB terus melakukan koordinasi mengenai kebutuhan alat-alat,” tambahnya.
Ditegaskanya, kebutuhan alat pelindung diri (APD) kesehatan dalam menangani pasien corona di Indonesia, sepenuhnya akan didukung oleh Kemenkeu. Selain itu, pembiayaan pasien yang terjangkit Covid-19 akan ditanggung seluruhnya oleh dana APBN dan APBD berkoordinasi dengan Kemenkes dan BPJS.
“Ini penting dilakukan agar RS mendapat kepastian pembiayaan dalam menangani pasien covid-19,” pungkasnya.
Sementara, bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien corona yang per Jumat (27/3/2020) kemarin terkonfirmasi positif menjangkit 1046 orang di Indonesia disampaikannya bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi telah mengalokasikan dana untuk insentif bagi tenaga medis.
“Telah diputuskan. Dihitung oleh Menkeu akan diberikan insentif bulanan,” sebut Jokowi saat berkunjung ke RS Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Senin (23/3/2020)
Adapun rincian insentif bagi tenaga medis itu dikatakan Jokowi melalui siaran langsung Sekretariat Presiden di YouTube pada Senin (23/3/2020) adalah sebagai berikut.
Sementara dari aspek perlindungan jaminan sosialnya, Kemenkeu disebutnya sudah bekerja ekstra menghitung kebutuhan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak, seperti bagi karyawan yang mengalami PHK, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan dan pelatihan sebesar Rp1 juta/bulan selama 3 bulan.
Sedangkan, untuk sektor informal pemerintah secara kolaboratif telah membahas solusi bantuan yang akan diberikan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, khususnya bagi warga negara yang berpenghasilan harian, agar masyarakat dapat menuruti imbauan pemerintah terkait social distancing.
“Fokus kita saat ini adalah keselamatan rakyat, mengurangi masyarakat yang terjangkit, dan mencegah dunia usaha akan terjadinya kebangkrutan,” pungkasnya
