Penulis: Presisi 1
Presisi - Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, kembali dibikin resah lantaran BBM bersubsidi makin sulit ditemukan. Stok yang menipis serta keterlambatan distribusi jadi faktor utama, dibalik pemandangan antrean yang mengular, di beberapa SPBU yang ada di beberapa kabupaten/kota akhir-akhir ini.
Menyikapi permasalahan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Makmur HAPK bersama Anggota Komisi II, mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Pusat di Jakarta pada Kamis (5/11).
"Masyarakat kami tidak mau tahu, karena merasa, Kaltim adalah daerah penghasil (minyak), kenapa jadi langka," sebut Makmur, menyambung keresahan masyarakat Kaltim selama ini dihadapan Komite BPH Migas, M Ibnu Fajar.
Sedikit mengancam, Politkus Golkar yang dulunya sempat merasakan kursi Bupati Berau selama dua periode ini, bahkan berencana mendiami BPH Migas selama sepekan, hingga menghadap Presiden Joko Widodo.
"Kami datang mencari solusi, jangankan sehari, seminggu pun kami sanggup, jika perlu bertemu langsung dengan Bapak Presiden," tegasnya, mengingat kelangkaan BBM di Kaltim, terus berulang tanpa adanya solusi berarti.
Kelangkaan BBM yang masuk dalam kategori Jatah BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi disebut Ibnu, terjadi hampir disebagian wilayah Indonesia, termasuk Kaltim.
Pada kesempatan tersebut, Ibnu menyebut BPH Migas sudah berupaya mengatasi kelangkaan BBM ini. Salah satunya, adalah meminta seluruh pemerintah daerah, menyampaikan usulan kebutuhan kuota BBM.
"Dicatat Pak, kuota 2020 tolong ditambahkan mengingat kami sudah bersurat ke gubernur, namun sampai hari ini belum ditanggapi," tutur Ibnu.
Pemerintah dan DPR RI ditambahkan Ibnu sudah bersepakat, menetapkan penambahan kuota BBM Nasional sebsar 15,3 juta kilo liter atau sekitar 8 persen, dari jatah BBM nasional pada Tahun 2019 ini.
"Jadi, ada peluang kuota BBM di Kaltim nanti akan bertambah," tegasnya.
Mendengar pernyataan tersebut, Makmur mengaku cukup lega, mengingat perjuangan yang dilakukan oleh legislator Kaltim di Karang Paci atau DPRD Kaltim, menjawab keresahan yang terjadi belakangan ini.
Dirinya memastikan akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim, agar usulan yang diminta BPH Migas dapat segera diserahkan dalam waktu dekat ini.
Mantan Bupati Berau dua periode tersebut meminta agar BPH Migas, pro aktif mengawasi distribusi BBM di daerah, "kalau perlu, libatkan putra daerah, banyak yang kompeten kok," sebutnya.
