Penulis: Presisi 1
Presisi - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji, mengaku prihatin dengan kondisi jalan di daerah Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Terutama, jalan berstatus provinsi di simpang tiga Muara Badak menuju Kota Bontang sampai simpang enam Muara Badak yang sudah 18 tahun belum mengalami perbaikan.
Hal ini disampaikan Politikus Gerindra Kaltim, atas keluhan dari masyarakat Kecamatan Muara Badak, saat menggelar reses atau jaring aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya, sejak 28 Oktober hingga 4 November 2019.
“Mayoritas masyarakat Kukar mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak, bahkan ada jalan yang 18 tahun belum diperbaiki. Untuk itu kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memprogramkan perbaikan jalan tersebut,” kata Seno.
Selain jalan provinsi, banyak pula terdapat jalan-jalan lingkungan yang masih belum tersentuh perbaikan dan pembangunannya oleh Pemkab Kukar.
“Untuk perbaikan jalan lingkungan akan kita perjuangankan. Entah apakah nanti kita kolaborasi dengan DPRD atau Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau kita bisa berikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar bisa memperbaiki jalan-jalan tersebut,” ucapnya.
Selain masalah infrastruktur jalan, masyarakat juga masih mengeluhkan masalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Seperti yang disampaikan masyarakat, mereka kurang mendapat pelayanan maksimal dari rumah sakit ketika berobat menggunakan layanan BPJS Kesehatan.
“Masalah ini akan kita tindaklanjuti dengan segera menggelar hearing dengan BPJS Kesehatan. Tentunya akan kami serahkan pada komisi terkait yang membidangi. Untuk mendapat solusi terbaik, dan BPJS Kesehatan pun dapat memberikan pelayanan terbaik untuk Kaltim,” ungkapnya.
Selain itu masyarakat juga mengeluhkan terkait lapangan pekerjaan. Dimana masih banyak masyarakat yang menganggur pasca menurunnya industri seperti batubara dan minyak, yang menyebabkan PHK massal.
“Mereka yang banyak bekerja di industri-industri tersebut akhirnya banyak menganggur. Nah ini yang perlu dicarikan solusinya dari Dinas Tenaga Kerja,” tutur Seno. (ADV)
