Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang membandingkan relasi keluarganya dengan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan.
Ucapan tersebut viral di media sosial pada 23 April 2026 dan memicu kritik karena dianggap tidak tepat dalam konteks etika publik.
Pernyataan itu muncul saat Rudy merespons pertanyaan media terkait keterlibatan kerabatnya dalam struktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Dalam penjelasannya, ia menyinggung hubungan keluarga Presiden dengan Hasyim Djojohadikusumo sebagai pembanding.
Sejumlah pihak menilai perbandingan tersebut tidak relevan dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.
Bendahara DPD Partai Gerindra Kalimantan Timur, Sabaruddin Panracalle menegaskan bahwa relasi keluarga Presiden tidak menjadi dasar dalam pengisian jabatan publik di daerah, berbeda dengan kewenangan kepala daerah yang memiliki diskresi langsung dalam penunjukan struktur pendukungnya.
“Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” ungkapnya dalam wawancara telpon bersama Presisi.co pada Jumat 24 April 2026.
Sorotan terhadap pernyataan tersebut juga datang dari internal partai. Mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terlebih jika melibatkan nama Presiden.
“Tidak tepat membandingkan kepala daerah dengan Presiden. Levelnya berbeda dan tidak apple to apple,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Presiden merupakan simbol negara yang tidak seharusnya dijadikan pembanding dalam polemik kebijakan daerah.
“Kalau ingin membandingkan, sebaiknya dengan sesama kepala daerah. Jangan membawa nama Presiden karena konteksnya berbeda,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai situasi politik di Kalimantan Timur yang tengah mendapat sorotan publik seharusnya direspons dengan sikap introspektif, bukan dengan pernyataan yang berpotensi memicu polemik baru.
“Kondisi Kaltim sedang menjadi perhatian. Seharusnya ada evaluasi diri, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang tidak perlu,” tegasnya.
Kontroversi ini mencuat di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, terutama pasca aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026.
Sabaruddin berharap polemik tersebut tidak mengganggu stabilitas daerah.
“Kita berharap semoga Kaltim terus kondusif, kita mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada perbaikan tata kelola serta komunikasi publik,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
