Penulis: Redaksi Presisi
Presisi.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, mengakui bahwa kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat berimbas pada sejumlah program prioritas daerah. Hal itu disampaikannya di Tenggarong, Minggu (2/11/2025), saat menanggapi langkah penyesuaian anggaran yang kini dilakukan Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Kalau dibilang berdampak, ya pasti berdampak. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ saja. Kita harus menyesuaikan, menyusun ulang prioritas agar tetap bisa berjalan meski dengan kondisi fiskal yang berbeda,” ujar Sunggono.
Menurutnya, penyesuaian ini merupakan langkah realistis agar program daerah tetap berjalan meskipun kapasitas anggaran menurun. Pemkab Kukar kini tengah melakukan koreksi dan penyusunan ulang terhadap sejumlah kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan untuk tahun 2026.
“Yang kita lakukan sekarang adalah menyesuaikan. Beberapa kegiatan akan dikoreksi, terutama yang bersinggungan dengan capaian kinerja dan kualitas hasil. Mungkin juga akan ada perubahan pada lokasi kegiatan,” jelasnya.
Sunggono menegaskan, Pemkab Kukar tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan agar tidak melenceng dari visi utama daerah. Meski terjadi pengurangan alokasi DBH, pemerintah akan fokus pada kegiatan yang benar-benar mendukung pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Intinya bukan memangkas sembarangan, tapi menata kembali. Kita ingin anggaran yang ada bisa digunakan seefektif mungkin,” katanya.
Proses penyesuaian anggaran, lanjutnya, dilakukan bersama seluruh perangkat daerah melalui evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah disusun. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar untuk menentukan kegiatan mana yang dipertahankan, ditunda, atau dialihkan.
Kendati menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Kukar memastikan tidak akan mengorbankan program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat. Beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penguatan desa tetap menjadi prioritas utama.
“Yang kita jaga itu kualitas capaian. Jangan sampai karena efisiensi, pelayanan kepada masyarakat malah menurun. Jadi tetap harus seimbang antara efisiensi dan hasil,” tegasnya.
Sunggono juga menyebut, koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan agar daerah mendapat kejelasan mengenai mekanisme penyaluran dan proporsi DBH yang baru. Ia berharap kebijakan tersebut bisa memperhatikan karakteristik fiskal daerah penghasil seperti Kukar.
“Kita berharap pemerintah pusat juga mempertimbangkan konteks daerah penghasil. Ketergantungan kita terhadap DBH cukup besar, terutama dari sektor migas dan batubara,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kukar akan memperkuat sektor pendapatan asli daerah (PAD) untuk menutup kekurangan akibat penurunan DBH. Melalui Bapenda, pemerintah akan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi, dan kerja sama dengan pihak ketiga.
Selain itu, strategi efisiensi internal juga disiapkan, termasuk pengendalian belanja rutin dan optimalisasi aset daerah.
“Kita tidak hanya fokus pada pemangkasan, tapi juga pada inovasi pembiayaan. Banyak potensi yang bisa kita gali agar daerah tetap kuat secara fiskal,” pungkas Sunggono. (*)
Editor: Redaksi
